Kubu Jokowi berang ada surat palsu beredar di media sosial

Merdeka.com - Kubu Jokowi membantah capres yang diusung PDIP, NasDem, PKB, Hanura, PKPI, itu mengirimkan surat kepada jaksa agung agar tidak diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bus Transjakarta. Menurut Tim Hukum Jokowi Presiden 2014, ada surat yang tersebar di berbagai media sosial yang seolah-olah berasal dari Jokowi.

Dalam surat itu dinyatakan Jokowi enggan diperiksa oleh Kejaksaan Agung. "Perlu kami tegaskan bahwa surat yang beredar di berbagai media sosial tersebut adalah palsu. Jokowi tidak pernah mengirimkan surat kepada Jaksa Agung agar tidak diperiksa terkait dugaan korupsi dalam Pengadaan Bus Trans Jakarta," ungkap Tim Hukum Jokowi Presiden 2014 dalam siaran persnya, Kamis (29/5).

Tim Hukum Jokowi juga mengatakan bahwa Jokowi sama sekali tidak pernah menerima surat panggilan dari Kejaksaan Agung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus pengadaan armada Transjakarta.

Hal berikutnya disampaikan Tim Hukum Jokowi adalah Jaksa Agung Basrief Arief telah menegaskan bahwa berdasarkan perkembangan penyidikan, kasus Transjakarta tersebut tidak terkait Jokowi. Jaksa agung juga telah mengimbau agar kasus ini tidak dipolitisir.

"Kami menyayangkan upaya pihak-pihak tertentu yang mempolitisir kasus Transjakarta dengan terus menerus mengkait-kaitkannya dengan Jokowi padahal fakta sesungguhnya membuktikan bahwa Jokowi sama sekali tidak terlibat dalam dugaan mark-up (penggelembungan) harga dalam pengadaan Bus Trans Jakarta tersebut."

Tim Hukum Jokowi mengimbau semua pihak agar menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dalam upayanya mengusut tuntas kasus pengadaan Bus Transjakarta dan tidak memanfaatkan proses hukum tersebut untuk melakukan kampanye hitam (black campaign) dengan menyebarkan kabar bohong dan manipulatif.