Kubu Ical tagih janji Menkum HAM tak banding jika kalah di PTUN
Merdeka.com - Politikus Golkar kubu Aburizal Bakrie Mukhamad Misbakhun menagih janji Menkum HAM Yasonna Laoly yang tak akan mengajukan banding jika gugatan kubu Ical diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Janji Yasonna tersebut diucapkan saat rapat kerja dengan komisi III DPR yang membahas kisruh Golkar beberapa waktu yang lalu.
"Yasonna pada Rapat kerja dengan Komisi III DPR mengatakan ada dugaan kesalahan pengutipan putusan Mahkamah Partai Golkar. Yasonna juga mengatakan bahwa akan menghormati putusan PTUN bila PTUN membatalkan SK Menkum HAM. Sekarang kita tagih komitmen itu bahwa dia akan menghormati putusan PTUN," kata Misbakhun di Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/5).
Jika benar nantinya Yasonna akan mengajukan banding, Misbakhun menyebut akan menimbulkan polemik baru. Bahkan, lanjut dia, akan membuat kondisi nasional menjadi terganggu.
"Ketika Yasonna banding, itu sebuah pelanggaran komitmen walaupun tidak tertulis, tapi dia sudah menyampaikannya dalam rapat di Komisi III DPR RI," ucapnya.
Hal yang sama dilontarkan oleh Bendahara Umum Golkar kubu Ical, Bambang Soesatyo. Dia pun turut menagih janji Yasonna tersebut.
"Kita minta kepada Yasonna untuk secara ksatria memenuhi janjinya yang diucapkan di Komisi III DPR," tandasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Potret kompak jenderal TNI-Polri kakak beradik sama-sama ikuti rapat.
Baca SelengkapnyaIsi pesannya aykni agar tak melakukan pelanggaran hingga hidup bermewah-mewahan.
Baca SelengkapnyaWakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Henry Yosodiningrat meralat ucapannya terkait isu Kapolri memerintahkan Dirbinmas untuk memenangkan paslon 02
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa setelah menilai Dadan terbukti sebagai makelar kasus kepengurusan di MA bersama dengan Sekretaris MA; Hasbi Hasan.
Baca SelengkapnyaGerakan salam 4 jari dikaitkan dengan potensi bergabungnya paslon 01 dengan 03
Baca SelengkapnyaMenurut Yusril, tafsir atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dapat dibatasi hanya pada PKPU saja.
Baca SelengkapnyaBayu mengatakan informasi 3 KKB yang tertembak diperoleh dari informan dalam kelompok Yoswa Maisani.
Baca SelengkapnyaWakil Komandan (Wadan) Puspomad, Mayjen TNI Eka Wijaya Permana mengatakan, hukuman itu berdasarkan Pasal 170 dan 351 KUHP.
Baca SelengkapnyaIzin PT BPR Usaha Madani Karya Mulia dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhitung sejak tanggal 5 Februari 2024.
Baca Selengkapnya