Kubu Ical setuju Golkar munas lagi, tapi ini syaratnya

Merdeka.com - Ketua DPP Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, Tantowi Yahya mengaku tak mempermasalahkan putusan Mahkamah Partai Gokar (MPG) yang mendesak kedua kubu di partai beringin menggelar Munas paling lambat Maret tahun 2016 untuk menyelesaikan konflik antar dua kubu.

Namun, Tantowi menjelaskan kubu Aburizal Bakrie setuju Munas digelar asalkan penyelenggara Munas harus sesuai AD/ART partai politik dengan didukung oleh DPD I dan DPD II.

"Jadi kami di Munas Bali pun tidak mempermasalahkan mau bikin Munas tapi yang paling tepat Munaslub tapi harus sesuai AD/ART partai, yang bisa mengusulkan Munas/Munaslub itu adalah DPD I dan jumlahnya harus 2/3, jadi kalau mau membuat Munas yang harus dirayu itu pemilik suara yaitu DPD I dan DPD II," kata Tantowi di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (18/1).

Apabila syarat dari kubu Aburizal Bakrie itu terpenuhi, maka Wakil Ketua Komisi I DPR ini yakin Munas memang solusi mutakhir mengakhiri perseteruan antara dua kubu.

"Nah kami melihat inisiatif yang diambil oleh para senior itu mungkin bagus, karena mereka ingin agar Partai Golkar bersatu kembali dan berbuat nyata untuk rakyat. Tetapi harus sesuai koridor hukum yaitu hukum negara dan hukum partai politik itu, selama ini tidak dihormati, tidak ada jaminan bahwa tidak ada muncul kegaduhan baru," tandasnya.

Seperti diketahui, Mahkamah Partai Golkar (MPG) telah memutuskan penyeleksian konflik Golkar dengan melalui Musyawarah Nasional (Munas) selambat-lambatnya pada Maret 2016.

Pembentukan Munas ini melalui tim transisi yang dimana pengurus tim transisi adalah BJ Habibie selaku pelindung dan ketua Jusuf Kalla. Dan anggotanya, antara lain, Ginanjar Kartasasmita, Emil Salim, Abdul latif, Siswono Yudohusodo, Aburizal Bakrie, Agung Laksono, Theo Sambuaga, Sumarsono, dan Abdul Latif.