Kubu Ical lebih pilih islah dimediasi JK ketimbang Munaslub
Merdeka.com - Ketua DPP Partai Golkar versi Munas Bali Tantowi Yahya mengatakan, usulan Munaslub yang diajukan Akbar Tandjung guna menyelesaikan kisruh Golkar menurutnya tak akan membantu menyelesaikan polemik di partai beringin tersebut. Sebab, kata dia, kedua kubu sampai saat ini dinilai masih sama-sama bersikeras dan belum menemukan kesepakatan apapun yang memungkinkan efektivitas diselenggarakannya Munaslub itu.
"Munaslub dalam organisasi dimungkinkan, tapi tak sesederhana yang disampaikan Akbar Tandjung. Penyelenggaranya siapa? DPP yang mana? Peserta ketua DPD I dan II yang mana? Sementara dari kubu Ancol sudah buat Plt-Plt," ujar Tantowi di Gedung DPR RI Senayan, Senin (25/5).
"Oke misalnya ada Munaslub, peserta dari Munas Bali, nanti hasilnya nggak diakui kubu Agung. Dianggap tidak sah karena pengurus sudah diganti. Jadi hal itu nggak akan menyelesaikan permasalahan," katanya menambahkan.
Selain itu, Tantowi menganggap salah satu hal yang membuat wacana Munaslub ini sulit terealisasi adalah karena ada masalah pembiayaan untuk mengakomodir penyelenggaraannya. "Lagipula Munaslub itu tidak murah. Biasanya yang mengadakan itu kan DPP, nah mau DPP mana yang menanggung biayanya?" ujar Tantowi.
Untuk itu, Tantowi mengaku berharap pada rencana islah yang akan dimediasi oleh Jusuf Kalla, yang walaupun penyelesaiannya terkesan jangka pendek. Namun, dia mengharapkan bisa menjadi masukan guna menemukan penyelesaian konflik yang sesungguhnya di internal Golkar saat ini.
"Inisiatif islah yang digagas JK, memang terkesan jangka pendek. Tapi yang kita butuhkan memang keputusan jangka pendek dulu. Jadi yang sudah mengabdi di daerah nggak kehilangan hak politik mereka, dan tetap bisa berkompetisi. Itu gagasan cerdas meski jangka pendek," ujar Tantowi.
"Tapi jika kita mau berpikir positif, mungkin dari keputusan yang jangka pendek ini bisa tercapai islah sesungguhnya. Ini bisa jadi entry point kan," pungkasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tanggapi Kubu Ganjar, Istana: Penyaluran Bansos Tak Ada Hubungan dengan Proses Pemilu
Saat ini banyak rakyat atau keluarga miskin yang membutuhkan bantuan akibat kenaikan harga bahan-bahan pokok.
Baca SelengkapnyaTas Sembako Murah yang Dibagikan Pj Gubernur DKI Heru Budi jadi Sorotan, Warnanya Biru Muda Identik Prabowo-Gibran
Warna bungkus Bantuan Sosial (Bansos) sembako murah yang dibagikan Pj Gubernur DKI Jakarta ramai disorot.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla Ungkap Pemerintah Beli Alutsista Bekas Umur 25 Tahun Harganya Rp1 Triliun
Anies Baswedan bilang pembelian alutsista harus berdasarkan kebutuhan terkini bukan karena selera dari Menteri Pertahanan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ungkit Bagi-Bagi Bansos, JK Duga Ada Pengkondisian Suara Rakyat untuk Pemilu 2024
Jusuf Kalla atau JK menduga ada pengkondisian suara rakyat bila melihat hasil pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaDPTb Pemilu Adalah Daftar Pemilih Tambahan Pemilu, Ketahui Bedanya dengan DPK dan DPT
DPTb Pemilu adalah daftar yang berisi pemilih tambahan yang dapat memilih dalam Pemilu, serta nama-nama pemilih yang tidak tercantum DPT.
Baca Selengkapnya7 Kendaraan Sumbu Tiga Terjaring Langgar Larangan Melintas di Tol Japek saat Mudik
Tujuh kendaraan sumbu tiga diduga melanggar SKB mudik
Baca SelengkapnyaGanjar: MK dan KPU Kena Etika, Apa yang Kita Banggakan pada Pemilu?
Soal hukuman apa yang paling tepat dijatuhi untuk pelanggaran tersebut, Ganjar mengaku belum tahu
Baca SelengkapnyaIzin Dicabut OJK, Simpanan Nasabah BPR Usaha Madani Karya Mulia Segera Dikembalikan LPS
Izin PT BPR Usaha Madani Karya Mulia dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhitung sejak tanggal 5 Februari 2024.
Baca Selengkapnya