Kubu Djan protes soal cagub, Romi tegaskan PPP tak ada sengketa
Merdeka.com - Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kubu Djan faridz HM Mahfud, sempat mengatakan perekrutan bakal calon Gubernur Jawa Timur (Jatim) dari kubu Romahurmuziy tidak sah. Sebab, kata Mahfud, hingga saat ini PPP masih bersengketa.
Mendengar cibiran tersebut, Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy alias Romi enggan mempermasalahkan ucapan HM Mahfud. Dia berpendapat bahwa saat ini sudah tidak ada lagi kubu di PPP.
"Ya namanya statment biarkan saja. Tetapi saya hanya mau mengimbau berkali-kali bahwa sudah tidak ada lagi kubu di PPP yang ada hanya satu saja dan itulah yang akan mengikuti pemilukada dan pemilu legislatif," kata Romi di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (12/9).
Dia mengaku hanya ingin mematangkan nama-nama calon yang telah mendaftar menjadi calon Gubernur Jatim. Salah satu calonnya itu adalah Saefullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul.
"Jatim kami masih mencoba mematangkan dua (untuk maju di Pilgub Jatim) nama yaitu Gus Ipul atau Bu Khofifah. Kami membangun semua komunikasi dengan semua partai calon pengusung," ungkapnya.
Hampir sama dengan Pilgub Jabar, di Pilgub Jatim PPP masih akan meminta pendapat pada ulama-ulama di internal PPP. Hal itu perlu dilakukan karena Jatim adalah tempat ulama berkumpul.
"Meminta petujuk pada para ulama karena jatim adalah basis dan gudangnya ulama khususnya ulama NU (Nahdlatul Ulama) sehingga kami akan sangat mendengarkan apa yang menjadi pandangan mereka," pungkasnya.
Sebelumnya diketahui, HM Mahfud mengatakan bahwa perekrutan bakal calon Gubernur Jawa Timur (Jatim) dari Kubu Romi tidak sah. Karena hingga saat ini PPP masih bersengketa.
"Ada surat dari salah satu Dirjen Kemenkum HAM yang mengatakan bahwa PPP sampai saat ini masih sengketa. Kita ada suratnya. Jadi kalau Romi mau ngusung itu tidak tepat. Itu penipuan. Saya katakan penipuan, iya," tegas, HM Mahfud saat menghadiri Rapat Konsolidasi DPW-DPC PPP se Jawa Timur di Surabaya, Rabu (6/9).
Menurut dia, bahwa rekomendasi untuk pilkada itu harus ditandatangani bersama-sama. "Putusan KPU (Komisi Pemilihan Umum) seperti itu. Tapi saya yakin setelah keluar kasasi, kalau kita (kubu Djan Faridz) dimenangkan tidak akan muncul rekom Romi ini," tukasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini!,” kata Romy
Baca SelengkapnyaPPP tengah fokus mengawal penghitungan suara sampai KPU mengumumkan hasil Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKetua Majelis Pertimbangan PPP, Romy meyakini ada ledakan yang tidak wajar dari suara PSI.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menggelar konsolidasi bersama kader dan Caleg di Nabire Papua.
Baca SelengkapnyaPDIP berencana membentuk tim khusus yang fokus mengumpulkan berbagai dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaRapat yang digelar di Kantor DPP PPP itu untuk membahas hasil rekapitulasi suara pemilu legislatif 2024.
Baca SelengkapnyaMK bakal menggelar Rapat Permusyawakaratan Hakim untuk membahas posisi Arsul Sani.
Baca SelengkapnyaSikap tegas mendorong hak angket di DPR agar pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Febuari lalu dapat terang benderang.
Baca SelengkapnyaRuhut mengatakan, fakta itu mungkin saja bisa diungkap pasangan Ganjar-Mahfud pada saat debat kemarin. Sayangnya, mereka tak diberikan kesempatan berbicara.
Baca Selengkapnya