Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kubu Djan akan sanksi kader yang tolak dukung Ahok-Djarot

Kubu Djan akan sanksi kader yang tolak dukung Ahok-Djarot Dimyati Natakusumah. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Sekjen PPP kubu Djan Faridz Dimyati Natakusumah memastikan pihaknya akan memberikan sanksi kepada kader yang tidak mengikuti keputusan mendukung pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat. Kubu Djan segera mendeklarasikan dukungan untuk Ahok-Djarot sore nanti.

"Kalau misalnya tidak patuh dengan garis partai ada sanksi dong. Partai kan ada punishment and reward. Ini kan kita belum kontrak politik dengan Ahok untuk kepentingan PPP dan konstituen," kata Dimyati saat dihubungi, Senin (17/10).

Sanksi tersebut akan diberikan setelah deklarasi dan kontrak politik dengan Ahok-Djarot selesai dilakukan. Adapun kontrak politik yang akan diajukan PPP yakni Ahok-Djarot harus memperjuangkan kepentingan umat Islam dan konstituen partai.

"Kontrak politik kepentingan konstituen dan umat Islam, termasuk sarana dan prasarana peribadatan. PPP kan partai Islam. Islam rahmatan lil alamain. Bukan hanya memayungi umat Islam. Islam buat rahmat semua alam, baik dia Budha, Kristen, termasuk semuanya rahmatan. Termasuk tanaman, pohon," tegasnya.

Terkait pertemuan Ketua DPW PPP DKI kubu Djan, Abraham Lunggana (Lulung) dengan Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tadi malam, Dimyati menyebut hal tersebut sah saja. Tetapi, jika PPP telah mengumumkan dukungan untuk Ahok-Djarot, dia menegaskan semua kader harus patuh.

Lulung dikabarkan bakal membelot karena menolak keputusan PPP kubu Djan mendukung Ahok-Djarot. Oleh karena itu, Lulung bertemu SBY bermaksud untuk nemberikan dukungan kepada Agus-Sylviana.

"Itu sah-sah saja, biar saja karena kita belum deklarasi. Setelah deklarasi pada hari ini, dengan sendirinya nanti ada instruksi dari ketua umum. Semua kader simpatisan harus patuh dengan apa yang digariskan ketua umum," tegasnya.

"H Lulung saya yakin akan sami'na wa ato'na dengan ketum ya. Kalau silaturahim, komunikasi dengan siapapun ya boleh. Apa lagi dengan SBY, mantan presiden, bapak bangsa. Tapi kalau sudah digariskan partai ya harus patuh," sambung dia.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP