Merdeka.com - Ketua DPP Partai Golkar Sabil Rachman menyatakan mekanisme partai saat ini berjalan seperti biasa. DPP Partai Golkar tengah fokus melakukan seleksi calon pimpinan DPRD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota pada posisi baik ketua maupun wakil ketua.

"Pernyataan Pak Yorrys bahwa Golkar menghadapi masalah seperti yang dituduhkan, mungkin selain karena Pak Yorrys sudah cukup lama meninggalkan partai juga mungkin karena mendapatkan informasi sepihak," kata Sabil di Jakarta, Kamis (5/9).

Dia menyatakan, mekanisme dan agenda partai di bawah kepemimpinan Airlangga tetap berjalan seperti biasa dan normal tanpa ada agenda yang dikorbankan termasuk jadwal Munas Golkar yang akan digelar Desember 2019.

"Di tengah proses yang normal itu ada teman-teman pengurus yang mendesak agar agenda-agenda itu maju atau dimajukan. Jika itu dilakukan maka justru bisa mengorbankan agenda lainnya," ujar Sabil.

"Pak Yorrys nampaknya menjadi bagian atau bahkan motor untuk lakukan di luar agenda normal itu," imbuhnya.

Padahal, saat ini, kata Sabil, proses dan tindak lanjut hasil pileg 2019 masih panjang karena harus diikuti oleh penetapan calon dan pimpinan dewan yang merepresentasi partai.

Sabil membantah, proses seleksi pimpinan DPRD di berbagai daerah yang sedang dilakukan sengaja diperlambat dan di dalamnya ada permainan duit seperti yang dituduhkan oleh Yorrys.

"Saya kira ini sangat tendensius yang bisa jadi berkaca pada masa yang lalu saat Pak Yorrys masih aktif sebagai pengurus. DPP Golkar sama sekali tidak memperlambat atau mempercepat selain karena hal itu disadari bahwa kita diikat oleh jadwal yang telah disepakati bersama juga sangat berkepentingan atas proses rekrutmen pimpinan dewan yang lebih kualitatif," tegas Sabil.

DPP Golkar, lanjut dia, sangat bersungguh-sungguh agar proses itu selain tepat waktu juga menjawab aspirasi publik agar pimpinan dewan lebih memiliki kapasitas yang lebih dari memadai untuk memimpin lembaga legislatif di daerah. Hal ini juga sesuai juklak hasil Rapim V Golkar tahun 2013 dalam merekrut pimpinan dewan dengan beberapa kriteria yang harus dilakukan secara konsisten dan akuntabel.

"Proses itu butuh waktu tapi tetap tidak mengganggu jadwal di daerah. Jadi pernyataan pak Yorrys yang nuduh macam- macam terutama tuduhan bayar rekomendasi tidak benar. Saya mengajak Pak Yorrys untuk sedikit lebih dewasa dan menanam prasangka baik. Bahwa tidak yang jalan aneh-aneh dalam kepemimpinan pak Airlangga Hartarto," tukasnya.

Apalagi, kata Sabil, tugas kepengurusan bukan hanya melaksanakan munas. "Kepentingan teman-teman dan kader di daerah tidak boleh kita distorsi oleh kepentingan munas belaka. Benar bahwa Munas adalah salah satu tugas dan tanggung jawab organisasi yang harus dilakukan tetapi sebelum munas banyak agenda partai yang harus dilaksanakan," pungkasnya.