Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kubu Ahok-Djarot tuding ada upaya sistematis larangan kotak-kotak

Kubu Ahok-Djarot tuding ada upaya sistematis larangan kotak-kotak Pandapotan Sinaga. ©2017 merdeka.com/istimewa

Merdeka.com - Tim sukses paslon gubernur DKI nomor urut dua Ahok-Djarot menduga ada pola sistematis pelarangan penggunaan baju kotak-kotak di beberapa tempat pemungutan suara (TPS). Salah satunya terjadi di TPS 18 Petojo Utara, Jakarta Pusat, hingga berujung kisruh yang melibatkan Ketua DPC PDIP Jakarta Pusat Pandapotan Sinaga.

Anggota timses Ahok-Djarot, Masinton Pasaribu mengatakan, terjadi intimidasi pada koordinator daerah pemenangan Ahok-Djarot Jakarta Pusat Pandapotan Sinaga.

"Kami melihat setelah menyaksikan video dan keterangan beliau (Pandapotan) ada upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan pemungutan suara kemarin. Ada upaya sistematis terhadap saksi paslon nomor dua di beberapa TPS, saksi-saksi paslon dua dilarang menggunakan kemeja kotak-kotak," katanya di Rumah Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (16/2).

Dia menyebut, ada saksi di ratusan TPS yang mendapat perlakuan serupa. Timses pun meminta para saksi untuk melaporkan jika ada pelarangan penggunaan kemeja kotak-kotak.

"Kami inventarisasi laporan para saksi berkaitan pelarangan atribut kemeja kotak-kotak. Surat Komnas HAM 2012 menyebut di Pilgub Jakarta diperbolehkan kemeja kotak-kotak dan diperkuat surat edaran KPUD DKI Jakarta," ujarnya.

Tim Advokasi BaDja telah melaporkan kekerasan yang dialami Pandapotan kemarin (15/2). Anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan itu berharap aparat kepolisian dapat segera memproses laporan itu.

"Dan kemudian dalam sisi pelanggaran hukumnya kami minta para penegak hukum prosesnya cepat karena ada upaya intimidasi teror dan kekerasan terhadap koordinator daerah pemenangan Badja daerah Jakarta Pusat," tutup Masinton.

(mdk/noe)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ahok Ungkap Jokowi Pernah Memintanya Mundur dari Pencalonan Gubernur DKI

Ahok Ungkap Jokowi Pernah Memintanya Mundur dari Pencalonan Gubernur DKI

Ahok menceritakan hanya Megawati yang mendukungnya sebagai Cagub DKI.

Baca Selengkapnya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya
Tolak Gubernur Ditunjuk Presiden, PKB Dukung Usulan Wali Kota Dipilih Lewat Pilkada Diatur dalam RUU DKJ

Tolak Gubernur Ditunjuk Presiden, PKB Dukung Usulan Wali Kota Dipilih Lewat Pilkada Diatur dalam RUU DKJ

PKB setuju usulan PKS itu karena setelah RUU DKJ ditetapkan menjadi undang-undang, maka Jakarta bakal berganti status.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Djarot PDIP Dukung Hak Angket: Supaya Kita Bisa Mengevaluasi Kebijakan Pemerintah

Djarot PDIP Dukung Hak Angket: Supaya Kita Bisa Mengevaluasi Kebijakan Pemerintah

Djarot menegaskan tak ada instruksi khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait hak angket

Baca Selengkapnya
Jokowi Sindir Kantor Pemda Dicat Sesuai Warna Parpol Penguasa

Jokowi Sindir Kantor Pemda Dicat Sesuai Warna Parpol Penguasa

Menurut Jokowi, setiap daerah harus menonjolkan keunggulan yang dimiliki agar setiap daerah memiliki perbedaan.

Baca Selengkapnya
PTUN Jakarta Tolak Gugatan TPDI soal Kasus Dugaan Politik Dinasti Jokowi

PTUN Jakarta Tolak Gugatan TPDI soal Kasus Dugaan Politik Dinasti Jokowi

Penggugat belum menempuh upaya administratif yang diwajibkan peraturan yang berlaku.

Baca Selengkapnya
Kisah Jokowi dan Ahok yang Kini Pisah Jalan

Kisah Jokowi dan Ahok yang Kini Pisah Jalan

Alasan Ahok mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Utama PT Pertamina agar fokus kampanye mendukung Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
OTT Labuhanbatu, KPK Tangkap Bupati, Kepala Dinas hingga Anggota DPRD

OTT Labuhanbatu, KPK Tangkap Bupati, Kepala Dinas hingga Anggota DPRD

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka yang diamankan.

Baca Selengkapnya
Gubernur Maluku Utara Terjaring OTT, Jokowi Minta Hormati Proses Hukum KPK

Gubernur Maluku Utara Terjaring OTT, Jokowi Minta Hormati Proses Hukum KPK

Jokowi meminta semua pihak menghormati proses hukum di KPK.

Baca Selengkapnya