Kubu Ahok-Djarot tuding ada upaya sistematis larangan kotak-kotak
Merdeka.com - Tim sukses paslon gubernur DKI nomor urut dua Ahok-Djarot menduga ada pola sistematis pelarangan penggunaan baju kotak-kotak di beberapa tempat pemungutan suara (TPS). Salah satunya terjadi di TPS 18 Petojo Utara, Jakarta Pusat, hingga berujung kisruh yang melibatkan Ketua DPC PDIP Jakarta Pusat Pandapotan Sinaga.
Anggota timses Ahok-Djarot, Masinton Pasaribu mengatakan, terjadi intimidasi pada koordinator daerah pemenangan Ahok-Djarot Jakarta Pusat Pandapotan Sinaga.
"Kami melihat setelah menyaksikan video dan keterangan beliau (Pandapotan) ada upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan pemungutan suara kemarin. Ada upaya sistematis terhadap saksi paslon nomor dua di beberapa TPS, saksi-saksi paslon dua dilarang menggunakan kemeja kotak-kotak," katanya di Rumah Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (16/2).
Dia menyebut, ada saksi di ratusan TPS yang mendapat perlakuan serupa. Timses pun meminta para saksi untuk melaporkan jika ada pelarangan penggunaan kemeja kotak-kotak.
"Kami inventarisasi laporan para saksi berkaitan pelarangan atribut kemeja kotak-kotak. Surat Komnas HAM 2012 menyebut di Pilgub Jakarta diperbolehkan kemeja kotak-kotak dan diperkuat surat edaran KPUD DKI Jakarta," ujarnya.
Tim Advokasi BaDja telah melaporkan kekerasan yang dialami Pandapotan kemarin (15/2). Anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan itu berharap aparat kepolisian dapat segera memproses laporan itu.
"Dan kemudian dalam sisi pelanggaran hukumnya kami minta para penegak hukum prosesnya cepat karena ada upaya intimidasi teror dan kekerasan terhadap koordinator daerah pemenangan Badja daerah Jakarta Pusat," tutup Masinton.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ahok Ungkap Jokowi Pernah Memintanya Mundur dari Pencalonan Gubernur DKI
Ahok menceritakan hanya Megawati yang mendukungnya sebagai Cagub DKI.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaTolak Gubernur Ditunjuk Presiden, PKB Dukung Usulan Wali Kota Dipilih Lewat Pilkada Diatur dalam RUU DKJ
PKB setuju usulan PKS itu karena setelah RUU DKJ ditetapkan menjadi undang-undang, maka Jakarta bakal berganti status.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Djarot PDIP Dukung Hak Angket: Supaya Kita Bisa Mengevaluasi Kebijakan Pemerintah
Djarot menegaskan tak ada instruksi khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait hak angket
Baca SelengkapnyaJokowi Sindir Kantor Pemda Dicat Sesuai Warna Parpol Penguasa
Menurut Jokowi, setiap daerah harus menonjolkan keunggulan yang dimiliki agar setiap daerah memiliki perbedaan.
Baca SelengkapnyaPTUN Jakarta Tolak Gugatan TPDI soal Kasus Dugaan Politik Dinasti Jokowi
Penggugat belum menempuh upaya administratif yang diwajibkan peraturan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaKisah Jokowi dan Ahok yang Kini Pisah Jalan
Alasan Ahok mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Utama PT Pertamina agar fokus kampanye mendukung Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaOTT Labuhanbatu, KPK Tangkap Bupati, Kepala Dinas hingga Anggota DPRD
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka yang diamankan.
Baca SelengkapnyaGubernur Maluku Utara Terjaring OTT, Jokowi Minta Hormati Proses Hukum KPK
Jokowi meminta semua pihak menghormati proses hukum di KPK.
Baca Selengkapnya