Kubu Agung sebut perluasan wewenang Wantim hasilkan ketum boneka

Merdeka.com - Ketua DPP Golkar kubu munas Ancol Dave Laksono menilai, wacana perluasan wewenang Dewan Pertimbangan (Wantim) Partai Golkar oleh kubu Aburizal Bakrie (Ical) dinilai akan berpeluang menghasilkan ketua umum boneka. Sebab, kendali yang lebih besar ditakuti akan dipegang oleh Wantim.

"Memang ada pemikiran seperti itu (Ketua Umum Golkar hanya menjadi boneka Dewan Pertimbangan). Jadi arahnya sepertinya Ketua Umum dikendalikan Dewan Pertimbangan," kata Dave di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/1).

Dave menekankan, dewan pertimbangan tidak boleh memiliki posisi yang dapat mengatur seorang ketua umum, sebab ketua umum adalah sosok yang akan berhadapan langsung dengan publik.

"Sekarang pemikiran kritis masyarakat kuat. Yang berhadapan dengan publik kan ketua umum, kalau ketua umum di bawah kendali dewan pertimbangan susah juga," kata Dave.

Dave menambahkan, penguatan kewenangan Dewan Pertimbangan Golkar pernah terjadi pada era kepemimpinan Presiden Soeharto. Namun, kala itu penguatan kewenangan dewan pertimbangan diperlukan karena secara sistem kekuasaan Golkar mengerucut kepada presiden.

"Tapi sekarang Golkar sudah bertransformasi. Golkar sekarang menjadi partai yang terbuka, siapa saja bisa masuk," ujarnya.

Bagi Dave, penguatan Wantim sebaiknya dilakukan terhadap kepengurusan partai di level bawah. Penguatan kewenangan Dewan Pertimbangan, kata dia, akan menjadikan lembaga tersebut sangat kuat dan menyandera Ketua Umum.

"Kita jangan terkungkung pemikiran fasis. Perpecahan Golkar itu kan karena pimpinannya selama lima tahun kurang aspiratif," kata dia.

Sebelumnya, melalui Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar 2016, kubu Aburizal mewacanakan adanya perluasan kewenangan Dewan Pertimbangan Golkar.

Belum diketahui pasti bentuk perluasan kewenangan itu seperti apa, namun wacana ini digulirkan seiring keputusan Aburizal tidak akan mencalonkan diri kembali sebagai Ketua Umum pada Munaslub Golkar mendatang dan dirinya berpeluang menjadi Ketua Dewan Pertimbangan jika diberikan mandat.