Kubu Agung sebut Ical dukung Perppu Pilkada karena sendirian

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Aburizal Bakrie (Ical) berubah sikap dengan mendukung Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Pilkada). Padahal sebelumnya, berdasarkan aspirasi para kader beringin, Munas Bali memutuskan menolak Perppu yang dikeluarkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

Kritikan pun datang dari Golkar kubu Agung Laksono. Wakil Ketua Umum Golkar kubu Agung Laksono, Agus Gumiwang Kartasasmita, menilai perubahan sikap itu dilakukan karena Ical ditinggal sendirian oleh kawan-kawannya.

"Alasan mendukung Perppu adalah alasan 'gimmick' saja. Dia berubah karena beliau sudah sendirian. Beliau ditinggal sendiri oleh semua orang, sehingga tidak ada pilihan lain bagi beliau untuk dukung Perppu," kata Agus Gumiwang Kartasasmita kepada wartawan di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (10/12).

Dukungan Perppu Pilkada langsung sebetulnya telah tertuang dalam kesepakatan antara Partai Demokrat beserta partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Namun, dalam Munas di Bali, Golkar berubah sikap.

Saat itu, Ical siap memperjuangkan untuk menolak Perppu Pilkada. Ical menilai hakikat demokrasi adalah perwakilan dalam permusyawaratan rakyat seperti yang tertuang dalam pancasila. Oleh sebab itu, pemilihan kepala daerah, menurut Ical, harus dipilih oleh DPRD.

Namun, setelah partai-partai yang tergabung dalam KMP mendukung Perppu Pilkada langsung, Ical berubah sikap dan kembali mendukung Perppu Pilkada Langsung.

Agus menilai Ical bersikap tak konsisten. Sikap Ical itu, menurutnya, sangat membahayakan Partai Golkar.

"Akhirnya kita bisa melihat tipe dan karakter Pak Ical sebagai pribadi. Begitu mudahnya beliau berubah dari satu posisi menjadi posisi lain. Kalau orang seperti itu kita percaya memimpin parpol besar, saya kira risikonya sangat tinggi bagi bangsa kita," jelas Agus.

"Saya dengar alasan beliau dukung Perppu adalah berdasar kehendak rakyat. Apakah kehendak rakyat dan dulu ketika voting itu berbeda. Memang rakyat dulu juga minta diselenggarakan langsung. Apakah secepat itu kehendak rakyat berubah. Bagaimana dengan teman-teman yang waktu itu mendukung pilkada langsung yang diberhentikan dari partai," katanya.