Kubu Agung sebut Ical dukung Perppu Pilkada karena sendirian
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Aburizal Bakrie (Ical) berubah sikap dengan mendukung Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Pilkada). Padahal sebelumnya, berdasarkan aspirasi para kader beringin, Munas Bali memutuskan menolak Perppu yang dikeluarkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.
Kritikan pun datang dari Golkar kubu Agung Laksono. Wakil Ketua Umum Golkar kubu Agung Laksono, Agus Gumiwang Kartasasmita, menilai perubahan sikap itu dilakukan karena Ical ditinggal sendirian oleh kawan-kawannya.
"Alasan mendukung Perppu adalah alasan 'gimmick' saja. Dia berubah karena beliau sudah sendirian. Beliau ditinggal sendiri oleh semua orang, sehingga tidak ada pilihan lain bagi beliau untuk dukung Perppu," kata Agus Gumiwang Kartasasmita kepada wartawan di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (10/12).
Dukungan Perppu Pilkada langsung sebetulnya telah tertuang dalam kesepakatan antara Partai Demokrat beserta partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Namun, dalam Munas di Bali, Golkar berubah sikap.
Saat itu, Ical siap memperjuangkan untuk menolak Perppu Pilkada. Ical menilai hakikat demokrasi adalah perwakilan dalam permusyawaratan rakyat seperti yang tertuang dalam pancasila. Oleh sebab itu, pemilihan kepala daerah, menurut Ical, harus dipilih oleh DPRD.
Namun, setelah partai-partai yang tergabung dalam KMP mendukung Perppu Pilkada langsung, Ical berubah sikap dan kembali mendukung Perppu Pilkada Langsung.
Agus menilai Ical bersikap tak konsisten. Sikap Ical itu, menurutnya, sangat membahayakan Partai Golkar.
"Akhirnya kita bisa melihat tipe dan karakter Pak Ical sebagai pribadi. Begitu mudahnya beliau berubah dari satu posisi menjadi posisi lain. Kalau orang seperti itu kita percaya memimpin parpol besar, saya kira risikonya sangat tinggi bagi bangsa kita," jelas Agus.
"Saya dengar alasan beliau dukung Perppu adalah berdasar kehendak rakyat. Apakah kehendak rakyat dan dulu ketika voting itu berbeda. Memang rakyat dulu juga minta diselenggarakan langsung. Apakah secepat itu kehendak rakyat berubah. Bagaimana dengan teman-teman yang waktu itu mendukung pilkada langsung yang diberhentikan dari partai," katanya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Luhut di Depan Airlangga dan Ical: Jangan Mau Diatur Orang Lain, Golkar yang Ngatur!
Luhut meminta kepada para petinggi dan pengurus Partai Golkar jangan menciderai keberhasilan Partai Golkar di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaIsu Pemakzulan, Ketum Golkar Tegaskan Jokowi Didukung 80 Persen Susunan Kabinet
Airlangga memandang, keadaan sekarang berbeda dengan pemilu sebelumnya yang panas imbas pilgub DKI 2017.
Baca SelengkapnyaJokowi Jawab soal Isu akan Gabung Golkar
Golkar menyambut baik jika benar Jokowi ingin bergabung dengan partai berlambang pohon beringin itu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Cak Imin Tegaskan Koalisi Pendukung AMIN Solid Siap Mengajukan Hak Angket Kecurangan Pemilu
Cak Imin tak menjawab kapan hak angket bakal diusulkan secara resmi.
Baca SelengkapnyaPanas Gus Ipul vs Cak Imin: Diminta Kembali ke Jalan yang Benar, Dibalas Sindiran Makelar NU
Gus Ipul heran dengan respons Cak Imin. Dia tak merasa ada kesalahan ketika mengaja PKB kembali ke pangkuan dan jalan yang sama dengan PBNU.
Baca SelengkapnyaGolkar Akui Endorse Ridwan Kamil untuk Pilgub DKI, Surat Tugas Keluar Jauh Sebelum Pemilu 2024
Partai Golkar memastikan sejak awal sudah menugaskan Ridwan Kamil (RK) untuk maju di Pilgub Jakarta.
Baca SelengkapnyaTergoda Tawaran Penggandaan Uang dan Suara Berlimpah, Caleg Golkar di Pekalongan Tertipu Rp300 Juta
Polres Pekalongan mengungkap kasus penipuan dengan modus penggandaan uang bermotif politik. Korbannya seorang caleg dari Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaKabar Jokowi Mau Gabung Golkar, Jusuf Kalla Ingatkan Aturan Jadi Ketua Umum
JK mengingatkan jika bergabung dengan Partai Golkar tidak serta-merta bisa menjadi pengurus apalagi menjadi ketua umum.
Baca SelengkapnyaGolkar: Parpol yang Usulkan Hak Angket Tak Bakal Kompak
PKB, Partai NasDem, dan PKS menyatakan mendukung usulan hak angket.
Baca Selengkapnya