Merdeka.com - Partai Golkar kubu Agung Laksono menyindir sikap kubu Aburizal Bakrie (Ical) yang menuding dua hakim Mahkamah Partai Golkar (MPG) merupakan bagian dari kubu Agung. Ketua Bidang Hukum DPP Golkar, Laurens T P Siburian menilai apa yang disampaikan kubu Ical adalah bentuk emosional saja.

"Jangan terlalu emosional jangan terlalu personal menilai putusan ini," kata Laurens kepada wartawan usai memberikan surat putusan mahkamah partai di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM), Jakarta, Rabu (4/3).

Menurut Laurens, kubu Ical seharusnya menerima putusan tersebut. Selain itu, dia mengimbau kepada kedua kubu untuk tidak saling berseberangan.

"Apapun dia (hakim), apa yang diputuskan mereka harus terima putusan itu, ini kan semua teman. Kita yang di sini kan teman semua," ujarnya.

Lebih jauh, dia menegaskan, dalam putusan mahkamah partai dualisme tidak diperbolehkan. "Enggak boleh, sudah ada putusan MP (mahkamah partai) tidak boleh membentuk partai baru harus mengajak partai Munas Bali," tegas dia.

Seperti diketahui, Mahkamah Partai Golkar telah selesai melaksanakan sidang konflik dualisme kepengurusan antara kubu Agung Laksono dan kubu Aburizal Bakrie (Ical). Namun, akibat keempat hakim yang memimpin sidang pendapatnya terbelah dua, kemudian menimbulkan perbedaan tafsir di kedua kubu.

Kubu Agung menilai mahkamah partai memenangkan gugatannya berpedoman kepada pendapat Andi Mattalatta dan Djasri Marin. Sementara kubu Ical menyatakan sidang tersebut tidak ada keputusan alias seri karena Muladi dan Natabaya tidak berpendapat.

Menurut Ketua Mahkamah Partai Golkar (MPG) Muladi perbedaan antara Ancol dan Bali yakni soal demokratis dan miskin legitimasi saja. Dia menegaskan, tidak ada lagi sidang MPG dan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada kedua kubu.

"MPG sudah selesai, tidak ada sidang lagi. Otomatis kasasi di PN Jakbar akan bersidang lagi, dan semua bahan yang kita miliki akan kita berikan semuanya," kata dia.