Kritik publik dinilai jadi alasan kegentingan SBY teken perppu

Merdeka.com - Pengamat politik dari Universitas Padjajaran, Idil Akbar, menilai alasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang soal Pemilihan Kepala Daerah sangat lemah. Sebab menurut dia, tidak ada kegentingan seperti dimaksud SBY sampai harus menerbitkan Perppu itu.

"Saya melihat tidak ada kegentingan seperti yang dimaksud SBY. Cuma mungkin karena dia merasa ditekan oleh kritik di media sosial. Tapi kalau soal kegentingan saya kira tidak ada," kata Idil dalam acara diskusi di restoran Warung Daun, Jakarta, Sabtu (4/10).

Menurut Idil, sebenarnya perppu diterbitkan ketika ada situasi mendesak dan gawat, atau kekosongan hukum. Dia menambahkan, perppu itu pun akhirnya harus mendapat persetujuan dari DPR. Dia juga mengatakan, penerbitan perppu itu cuma sebagai menjaga marwah politik SBY.

Idil berkeras penerbitan perppu hanya ajang pencitraan SBY. Sebab menurut dia, jika SBY dan Partai Demokrat berkeras mempertahankan pilkada langsung maka seharusnya bertarung di rapat paripurna.

"Yang paling utama, apa yang dilakukan Demokrat kontraproduktif. Ngotot aja di dalam situ, tidak usah pakai walk out. Karena aksi walk out, ada putusan akhir pilkada tidak langsung," sambung Idil. (mdk/bal)