KPU Usul Pilkada Mundur di Tahun 2025, Komisi II Minta Tetap Digelar November 2024

Merdeka.com - KPU RI mengusulkan agar Pilkada 27 November 2024 diundur menjadi 19 Februari 2025, apabila usulan pemerintah agar Pemilu 15 Mei 2024 disepakati.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyaatakan pihaknya mengusahakan agar Pilkada tidak mundur tiga bulan dan tetap November 2024.

“UU mengatakan harus November 2024. Kalau bisa kita hindari tidak terjadi perubahan UU,” kata Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (7/10/2021).

Doli mengaku memahami alasan usulan KPU itu, yakni diperlukan waktu cukup panjang agar Pemilu dan Pilkada tidak terlalu berdempetan.

“KPU kan simpel aja, mereka udah buat desain untuk Pemilu 21 Februari , dan 27 November pilkada. Kalau misalnya pilpres jadi Mei, maka (Pilkada) diundur 3 bulan (jadi Februari 2025),” katanya.

Politikus Golkar itu menyebut usulan mundurnya jadwal Pilkada sudah disampaikan KPU kepada pihaknya.

“Ya itu memang syarat yang disampaikan KPU ketika waktu itu diusulkan tanggal baru 15 mei. pertimbangan mereka kan mau menghindari adanya irisan terlalu dalam antara waktu pileg pilpres dan pilkada,” katanya.

Sebagai solusi agar Pilkada tidak mundur, Komisi II menawarkan exercise ulang. “Untuk menghindari beban waktu pileg pilpres pilkada bisa diatur waktu dan jadwalnya. Satu mekanisme waktu sengketa pemilu bisa dipersingkat,” katanya.

Dua dengan mengurangi masa kampanye pilkada. Ketiga, pengadaan logistik tanpa tender. Keempat adanya Sirecap atau rekapitulasi elektoronik.

“Kelima soal database kependudukan, kami dari awal meminta pemerintah melalui kemendagri agar pemerintah membangun sistem data kependudukan terpadu, terintegrasi, sistematis dan valid. Sehingga nanti memudahkan KPU menyusun DPT,” katanya.

“Kalau 5 ini bisa kita lakukan, itu mengurangi irisan atau impitan pileg pilpres pilkada. Jadi enfgam perlu diundurkan pilkadanya,” tandasnya.

Sumber: Liputan6.comReporter: Delvira