KPU diminta tak turuti kubu Prabowo tunda rekapitulasi

Merdeka.com - Pengajar komunikasi politik Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung Kunto Adi Wibowo mengimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak menunda hasil penghitungan suara nasional Pemilihan Presiden (Pilpres) pada Selasa (22/7).

"Penundaan pengumuman rekapitulasi nasional akan dimaknai beragam oleh rakyat," kata Kunto dalam keterangan tertulis dilansir dari Antara, Sabtu (19/7).

Kunto mengatakan tim pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengajukan penundaan pengumuman rekapitulasi nasional. Kubu pasangan nomor urut satu itu menganggap menemukan kecurangan secara masif dan sistematis saat pemungutan suara pada 9 Juli 2014.

"Sehingga dinilai perlu untuk mengulang rekapitulasi suara di beberapa daerah bahkan pemungutan suara ulang," ujar Kunto.

Kunto menjelaskan penundaan rekapitulasi berpotensi meningkatkan eskalasi teror dan ancaman konflik horizontal meskipun dimungkinkan ditunda berdasarkan Undang-Undang.

Menurut Kunto rakyat telah banyak menerima informasi tentang Pilpres dengan perkembangan yang cukup baik.

Namun ketika terjadi penundaan rekapitulasi maka keinginan rakyat untuk mengikuti perkembangan Pilpres akan menurun, ujarnya.

Kunto beralasan masyarakat akan menilai penundaan rekapitulasi hanya kepentingan para elit politik untuk mengejar kemenangan yang tidak mengedepankan proses demokrasi terlebih jika gugatan Ke Mahkamah Konstitusi (MK) akan menambah tingkat kepedulian masyarakat semakin menurun.

Kunto menganalisa saat ini isu mengenai kecurangan lebih banyak digulirkan kubu pasangan Prabowo-Hatta dibandingkan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mendekati proses rekapitulasi pada 22 Juni 2014.

Kunto menyatakan tren komunikasi politik soal kecurangan Pilpres dipengaruhi saat rekaputilasi suara memasuki tingkat provinsi.