Follow
KPU dan DPR akan Rapat Bahas Nasib Pilkada Serentak di Tengah Pandemi Corona
Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum dan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat akan menggelar rapat koordinasi membahas nasib Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi virus corona. Ketua KPU Arief Budiman menyebut rapat itu rencananya akan digelar pada Senin (30/3) di DPR.
"Saya perlu sampaikan merespons hari ini, kami akan melakukan rapat kordinasi rencananya besok," kata Arif dalam teleconference membahas Pilkada 2020, Minggu (29/3).
Rapat koordinasi itu akan melibatkan KPU dan Kementerian Dalam Negeri untuk merumuskan pelaksanaan Pilkada 2020 yang ditunda akibat pandemi virus corona. Arief mengatakan, rapat koordinasi ini sudah dibahas secara informal dengan Komisi II. Namun, baru digelar besok saat pembukaan masa sidang ketiga.
Namun, Arief mengaku perlu menunggu kepastian dari Komisi II apakah akan segera digelar besok atau tidak.
Dia mengatakan, secara teknis rapat koordinasi akan digelar secara fisik dan secara virtual. Jika rapat yang hadir secara fisik hanya akan ada 20 orang dalam satu ruang rapat.
"Untuk pertemuan fisik hanya dibatasi 20 orang selebihnya online. Diupayakan semuanya dengan pertemuan online," kata Arief.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Proses rekapitulasi hasil perolehan suara dari luar negeri telah mencapai 90 persen hingga Minggu sore.
Baca Selengkapnya
RDP dengan Komisi II kemungkinan baru akan digelar setelah rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Dengan adanya revisi, diharapkan suara rakyat tidak terbuang sia-sia.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPU RI pada beberapa waktu lalu sudah mempersiapkan rapat koordinasi dengan daerah.
Baca Selengkapnya
Komisioner KPU mengatakan, salah satu hal yang disepakati adalah tentang tema debat yang awalnya mengandung tujuh tema dirampingkan menjadi enam.
Baca Selengkapnya
Ketua KPUD tidak menjabarkan soal penyebab penundaan proses rekapitulasi suara di kecamatan.
Baca Selengkapnya
Komisi II DPR mengatakan, secara teknis harus dipertegas ulang jadwal cuti khusus untuk para pejabat saat ingin kampanye politik.
Baca Selengkapnya
Pemilih adalah penentu terhadap siapa yang akan menduduki jabatan.
Baca Selengkapnya
Suara PDIP pada pemilu ini turun dibanding raihan 2019 yaitu 27.053.961 atau 19,33 persen dari total 139.971.260 suara sah.
Baca Selengkapnya