KPK banyak terima laporan money politics

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja menyatakan, selama masa kampanye berlangsung banyak laporan pelanggaran pemilu yang diterima pihaknya. Tetapi sebagian besar laporan yang diterima bukan menjadi wilayah kewenangannya.

"Ada banyak ya, tapi kami mau katakan bahwa itu bukan domain KPK, melainkan itu domain KPU dan Bawaslu," kata Adnan kepada wartawan, di gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (8/4).

Menurut Adnan, KPK sejauh ini hanya melakukan pemantauan di ranah penyalahgunaan anggaran yang melibatkan penyelenggara negara atau incumbent.

"Wilayah kita terkait dengan penyelenggaraan negara, kalau di KPU-nya ada penyalahgunaan anggaran itu baru, atau ketika calon incumbent terima sesuatu dalam rangka money politik itu merupakan wilayah kita," ujarnya.

Meski begitu, sambung Adnan, pihaknya telah membentuk satgas bersama KPU, Bawaslu, PPATK, KIP, KPK sendiri untuk menyelesaikan persoalan dugaan pelanggaran pemilu secara instan.

"Kami membentuk satgas bersama KPU, Bawaslu, PPATK, KIP, KPK untuk menyelesaikan persoalan secara instan yang kantornya di Bawaslu (Satgas). Tapi tetap bahwa itu bukan domain KPK. (Pelanggaran pemilu)," tandasnya.