Kongres Bali jadi momen PDIP-Jokowi eratkan hubungan

Merdeka.com - Kongres PDI Perjuangan menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali relasi antara PDIP dengan Presiden Jokowi. Sebagai partai pemenang dalam Pileg 2014, PDIP dinilai tidak terlihat sebagai partai yang memerintah.

"Hal ini penting, karena betapa pun PDI Perjuangan menjadi partai pemenang dalam Pilleg 2014 dan menjadi partai pengusung serta pemenang Pilpres 2014, namun PDI Perjuangan tak bisa disebut sebagai partai yang memerintah," kata pengamat politik Universitas Airlangga (Unair) Haryadi kepada wartawan, Selasa (7/4).

Menurut Haryadi, setidaknya dari komposisi menteri dan jabatan negara lainnya, PDIP mendapat jatah yang tak proporsional. Bahkan, kata dia, terkesan relasi antara PDIP dengan Jokowi bersifat datar dan cenderung agak berjarak.

"Situasi semacam ini niscaya berakibat buruk bagi pelembagaan dan demokratisasi sistem pemerintahan presidensial. Sistem presidensial merupakan amanah UUD 1945. Upaya penegakan sistem presidensial seharusnya dapat dimulai dengan merekayasa relasi antara partai pengusung (dan pendukung) dengan Presidennya. Dalam hal ini, posisi PDI Perjuangan merupakan 'kekuatan etik', bukan kekuatan negara," ujarnya.

Sedangkan posisi Presiden Jokowi, kata dia, adalah merupakan 'petugas partai' untuk kemajuan negara. Sebagai kekuatan etik, PDIP wajib mendorong dan mengingatkan Presiden untuk selalu menyerap ideologi partai dalam program dan kebijakan presiden.

Sementara Presiden Jokowi sebagai 'petugas partai' wajib mengacu ideologi partainya dalam melangkah mengelola pemerintahan negara.

"Hanya dengan cara begitu sistem presidensial akan tegak. Kita berharap kongres PDI Perjuangan di Bali nanti bisa mengeratkan kembali hubungan partai dengan presidennya. Serta, bisa menegakkan sistem presidensial lewat relasi partai dengan presidennya. Inilah momentum bagi PDI-Perjuangan dan Presiden Jokowi," ungkapnya.