Kongres Bali bisa jadi momen PDIP evaluasi kinerja Presiden Jokowi

Merdeka.com - Kongres PDI Perjuangan di Bali yang digelar mulai Kamis (9/4) hingga Sabtu (11/4) harus menjadi perhatian bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, bisa saja kongres partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu menjadi ajang untuk mengoreksi kebijakan Pemerintahan Jokowi yang sudah berjalan hampir 6 bulan.

Pengamat politik Universitas Padjadjaran, Bandung, Firman Manan menyebutkan, ada tiga langkah penting yang selayaknya dirumuskan dalam Kongres PDIP di Bali 9-12 April 2015. Langkah penting itu terkait upaya mengembalikan Trisakti dan Nawacita dalam program dan pemerintahan Presiden Jokowi.

"Kongres selayaknya mengevaluasi berbagai kebijakan dan program pemerintah yang terkait dengan upaya realisasi Nawa Cita. Evaluasi juga perlu dilakukan terhadap kinerja Presiden serta kabinetnya," kata Firman, saat dihubungi wartawan, Rabu (8/4).

Menurutnya tiga langkah yang perlu dirumuskan dalam kongres PDIP agar Jokowi kembali konsisten mengusung Nawa Cita dan Trisakti yaitu, pertama, PDIP perlu menegaskan karakternya sebagai partai ideologis di tengah kecenderungan praktik politik pragmatisme yang menggerus kepercayaan masyarakat terhadap partai politik.

"Kedua, PDIP semestinya mengevaluasi kinerja pemerintahan Jokowi yang semakin tak dipercaya publik. Pasalnya, kebijakan-kebijakan yang dilakukan Jokowi tidak hanya berseberangan dengan ideologi yang dianut PDIP, tapi juga tidak memihak rakyat," lanjut Firman.

Langkah ketiga yang tak kalah penting adalah upaya membangun saluran komunikasi yang efektif antara PDIP dan Presiden Jokowi selama penyelenggaraan pemerintahan lima tahun ke depan.

"Hal-hal ini harus ditegaskan dalam kongres PDIP. Mengingatkan kembali tentang cita-cita Trisakti dan realisasi Nawa Cita," cetus Firman.

Friman melanjutkan, komunikasi antara Presiden Jokowi dan PDIP yang selama ini dinilai berjalan kurang efektif sehingga harus diperbaiki. Hal yang perlu diperbaiki itu antara lain dengan melakukan reposisi hubungan antara Presiden Jokowi dengan PDIP.

"Hal tersebut misalnya dapat dilakukan dengan mendudukkan Presiden dalam struktur partai walaupun tentunya bukan dalam posisi yang mengganggu kinerjanya sebagai Presiden seperti posisi Dewan Pertimbangan," pungkasnya.

Dengan demikian, kata Firman, persamaan kepentingan yang seharusnya menyatukan Presiden Jokowi maupun kader-kader PDIP lainnya adalah adanya komitmen dan konsistensi untuk bersama-sama merealisasikan Trisakti serta Nawacita melalui berbagai agenda politik dan pemerintahan yang pro-rakyat.