Komnas HAM sayangkan sikap bos Freeport, tak pentingkan rakyat Papua

Merdeka.com - Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) menyesalkan adanya pelanggaran kode etik oleh Ketua Dewan Pimpinan Rakyat (DPR), Setya Novanto. Setnov begitu dia disapa, diduga mencatut nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla untuk memperpanjang kontrak Freeport.

Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai menilai pertemuan antara Setnov dengan Pengusaha minyak dan gas, Muhammad Riza Chalid dan Presiden Direktur Maroef Sjamsoeddin itu sama sekali tidak membawa kepentingan rakyat Papua.

"Dari 120 menit pembicaraan, tidak ada satu katapun tentang kepentingan orang Papua di dalamnya. Saya sangat menyayangkan presdir Freeport tidak menyampaikan kepentingan Rakyat Papua apakah tentang kepemilikan saham, pemberdayaan ekonomi dan lain sebagainya," kata Natalius di Bakoel Koffie, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Rabu (16/12).

Ia juga mengatakan pertemuan itu hanya membawa kepentingan politik pribadi, dan koleganya ketimbang kepentingan masyarakat Indonesia secara umum.

"Saya juga kecewa dengan para politisi yang hanya mementingkan sakunya sendiri," tegasnya.

Lebih lanjut, katanya, seharusnya pertemuan tersebut tidak seharusnya terjadi. Karena sejak persoalan ini muncul, timbul kegaduhan tidak hanya dikalangan pemerintah tapi juga di masyarakat.

"Di tengah hiruk pikuk persoalan Papua yang disikapi berbagai komponen bangsa, dari Presiden, Wakil Presiden, presiden Freeport, hingga Ketua DPR terkait pembicaraan yang tidak semestinya terjadi itu," pungkasnya.