Komjen Budi Waseso minta anggaran Rp 1,416 T ke DPR
Merdeka.com - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Budi Waseso mengajukan anggaran tahun 2016 sebesar Rp 1,416 Triliun dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, hari ini. Anggaran tersebut akan dibagi menjadi dua program.
Program pertama yaitu untuk pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Yang kedua untuk program dukungan manajemen serta pelaksanaan tugas teknis BNN lainnya.
"Anggaran itu juga untuk dialokasikan pengadaan tanah pembangunan gedung di beberapa daerah dan akselerasi penegakan hukum dan interdiksi terpadu baik laut darat dan udara," kata Waseso dalam pemaparannya di Komisi III DPR, Selasa (15/9).
Mantan Kabareskrim itu menyatakan bahwa anggaran BNN untuk tahun 2016 tersebut turun sebesar Rp 170 miliar dibandingkan anggaran tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, BNN mengajukan dispensasi kepada Presiden Joko Widodo dengan surat tembusan dari Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan untuk memperoleh penyesuaian anggaran.
"Anggaran itu rencananya akan dialokasikan pengadaan tanah untuk gedung BNN di daerah," katanya.
Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengajukan anggaran ke Komisi III DPR bersamaan dengan BNN. KPK diwakili oleh 2 Plt Wakil Ketuanya, yaitu Johan Budi dan Indriyanto Senoadji. Sampai saat ini, giliran KPK yang akan menyampaikan pengajuan anggaran untuk tahun 2016.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ganjar Pranowo menyinggung penyesuaian otomatis anggaran pendapatan belanja negara untuk kenaikan anggaran bansos.
Baca SelengkapnyaJokowi menuturkan bantuan pangan dilanjutkan apabila anggaran tercukupi.
Baca SelengkapnyaSaat ini banyak rakyat atau keluarga miskin yang membutuhkan bantuan akibat kenaikan harga bahan-bahan pokok.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Anggaran tersebut mencakup kucuran bansos hingga Juni 2024. Namun, Kemenkeu akan melakukan tinjauan setelah tiga bulan.
Baca SelengkapnyaMasyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca SelengkapnyaDia memastikan, seluruh penduduk Indonesia yang terdata sebagai penerima bantuan akan menerima beras dan uang hingga Juni 2024 nanti.
Baca SelengkapnyaPengukuhan Pengurus Kwarnas Pramuka periode 2023-2028 berdasarkan Keputusan Presiden.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan, mengingatkan para pendukungnya agar tak mengalihkan dukungan hanya karena ditawari uang, sembako, hingga bantuan sosial (bansos).
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan bahwa bantuan pangan berupa beras bisa dilanjutkan setelah bulan Juni jika anggaran negara mencukupi.
Baca Selengkapnya