Follow
Komjen Budi Gunawan tersangka, bagaimana proses uji di DPR?
Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Al Muzzammil Yusuf mengaku kaget dengan penetapan tersangka calon Kapolri Komjen Budi Gunawan oleh KPK. Menurut dia, uji kepatutan dan kelayakan harus ditinjau kembali oleh Komisi III DPR.
"Komisi III harus menyikapi segera serius. Kita perlu bertemu KPK segera mungkin," kata Muzzammil di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/1).
Menurut dia, KPK harus klarifikasi terkait penetapan tersangka Budi Gunawan kepada Komisi III DPR. Sebab, calon Kapolri tak boleh memiliki masalah hukum.
"Karena ini kan beliau akan jadi pimpinan Kapolri, tentu bukan masalah sederhana, kita sikapi secara serius," tegas Muzzammil.
Menurut dia, surat Presiden Jokowi tentang pengajuan Budi Gunawan harus ditinjau ulang. "Tentu akan kita tinjau ulang, kaji ulang secara serius, karena seperti ini belum pernah terjadi," tutur dia.
"Kita pelajari dulu apa yang jadi temuan KPK, karena informasi jelas Komisi III akan sikapi secara serius temuan KPK. Kami akan ajukan usulan Komisi III pertemuan dengan raker dengan KPK," imbuhnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca Selengkapnya
Komisi III DPR mendesak agar perkara tersebut segera dibereskan agar KPK kembali mendapat kepercayaan publik.
Baca Selengkapnya
Akibatnya, kebocoran infomasi kerap membuat gagal operasi tangkap tangan (OTT).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.
Baca Selengkapnya
Keputusan pemecatan itu diambil berdasarkan hasil pemeriksaan hukuman disiplin terhadap pegawai negeri sipil KPK yang telah selesai dilakukan pada 2 April 2024.
Baca Selengkapnya
Tetapi, keputusan akhir tetap ada di DPP karena diyakini tidak akan sembarangan menentukan dukungan untuk calon gubernur maupun wakil gubernur yang diusungnya
Baca Selengkapnya
Dia meminta harus bisa dihentikan dan tidak menjadi tren.
Baca Selengkapnya
DPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.
Baca Selengkapnya
BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca Selengkapnya