Komite pemilihan Munaslub Golkar sebut mahar Rp 1 miliar wajib
Merdeka.com - Ketua Komite Pemilihan Munaslub Golkar Rambe Kamarul Zaman menegaskan bahwa mahar Rp 1 miliar untuk mendaftar sebagai calon ketua umum merupakan hal yang wajib. Hal tersebut guna mengatasi kebutuhan keuangan internal partai.
"Partai politik harus menyerahkan iuran dan kewajiban. Itu dibacakan dalam ad/art. Itu wajib. Enggak bisa. Kita tetapkan Partai Golkar ke depan karena partai politik ini tidak cukup dana ke depan," kata Rambe di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa (3/5).
Bahkan Rambe mengungkapkan bahwa tak perlu konsultasi dulu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut terkait apakah Rp 1 miliar itu termasuk gratifikasi atau tidak.
"Sudah disampaikan (wajib bagi calon ketum), enggak usah lagi KPK. Gimana kalau dana partai diperiksa-periksa lagi oleh KPK?" ujarnya.
Menurut ketua komisi II DPR tersebut, uang mahar harus dibayar pada saat mendaftarkan diri dan sebelum tahap verifikasi pada 6 Mei mendatang. Lalu tim verifikasi lah yang akan menentukan apakah syarat tersebut telah dipenuhi atau belum sekaligus apakah bisa ditetapkan sebagai calon ketum.
"Untuk mendaftar itu bisa diwakili. Itu konsensus kita. Biasanya setelah dia mendaftar kita berikan forum untuk menampilkan pikirannya bagaimana Partai Golkar dibawa ke depan," ungkapnya.
Sedangkan terkait persyaratan Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak tercela (PDLT) tidak perlu dianggap serius. Terkait loyalitas cukup surat sertifikat sebagai anggota.
"PDLT tidak ada ukurannya. Kalau tidak tercela sudah cukup SKCK. Kalau PDLT tidak perlu tanda bukti. Jadi gubernur, bupati saja yang sudah divonis bersalah diperbolehkan kok," pungkasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bawaslu menyebut, pelanggaran itu diketahui setelah pihaknya melakukan klarifikasi dan kajian.
Baca SelengkapnyaAirlangga ditanya apakah kursi menteri dari Partai Golkar pada pemerintahan Prabowo-Gibran bakal bertambah.
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN menilai pernyataan Airlangga menunjukkan bagaimana politik transaksional di Kubu Prabowo-Gibran berlangsung.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
TKN menunggu pengumuman resmi pemenang Pilpres dari KPU pada tanggal 20 Maret 2024
Baca SelengkapnyaAirlangga memandang, keadaan sekarang berbeda dengan pemilu sebelumnya yang panas imbas pilgub DKI 2017.
Baca SelengkapnyaKejagung menyatakan banyak pihak yang keliru terkait sosok HL yang rumahnya digeledah penyidik.
Baca SelengkapnyaUang Rp150 juta yang diminta dari korban ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi pelaku.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan BPKP untuk mengaudit, investigasi atau mengetahui berapa besar kerugian.
Baca SelengkapnyaMuzani menyebut, Gerindra menghormati proses keputusan di internal Partai Golkar.
Baca Selengkapnya