Komisi VI DPR bakal panggil Rini soal gadai 3 bank BUMN ke China

Merdeka.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menuding Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno berencana menggadaikan perusahaan pelat merah besar bidang perbankan kepada China. Indikasinya ialah ditandatanganinya perjanjian utang senilai USD 3 miliar, atau sekitar Rp 42 triliun kepada PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI).

Ketua Komisi VI DPR Hafidz Thohir mengaku pihaknya akan mempertanyakan hal ini ke Rini Soemarno yaitu dengan melakukan pemanggilan yang direncanakan akan dilakukan pekan depan.

"Kita baru agendakan panggil Menteri BUMN hari Rabu, minggu depan," kata Hafidz saat dihubungi, Jumat (25/9).

Pemanggilan tersebut, kata dia, merupakan sebuah bentuk kekhawatiran dari pihaknya. Pasalnya, utang tersebut menggunakan mata uang dollar Amerika Serikat.

"Melihat pergerakan dollar AS yang punya trend naik terus sejak dua tahun terakhir, maka dapat diprediksi pinjaman dalam bentuk USD akan menjadi beban neraca pembayaran negara," ujarnya.

Politikus PAN ini menilai seharusnya pemerintah memahami bahwa pinjaman luar negeri dalam bentuk Dolar Amerika saat ini akan memberikan beban yang berlebih. Sebab, akan lebih strategis jika pinjaman luar negeri dalam bentuk uang yang tidak progresif pergerakannya.

"Karena disatu sisi kondisi ekonomi Indonesia saat sedang melemah. Pinjaman dalam USD pasti terlalu berisiko," tukasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal FITRA Yenny Sucipto mengungkapkan ada potensi di masa depan ketergantungan utang BUMN akan diubah menjadi share swap atau tukar guling saham kepada China di perbankan Indonesia.

Maka dari itu, FITRA meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi membatalkan perjanjian utang antara bank BUMN nasional dengan China. Sebab, berpotensi adanya privatisasi pada esok hari dan menyebabkan campur tangan asing dalam perbankan nasional khususnya bank BUMN.

"Ini masalah menjual BUMN ke asing. Presiden Jokowi harus mengevaluasi Menteri BUMN dan perlu menggantinya karena kinerja pengelolaan BUMN tidak berdasarkan konstitusi namun untuk kepentingan asing," tulisnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (21/9).

Menteri Rini sendiri pernah menuturkan, Bank Mandiri, BNI dan BRI masing-masing akan mendapat USD 1 miliar. Sektor perbankan nasional, menurut Menteri Rini, butuh pengembangan untuk bisa bersaing ketika pasar bebas ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN mulai diterapkan.

Salah satu pengembangan yang dimaksud adalah ekspansi ke luar negeri. Seperti dilakukan Bank Mandiri yang sudah membuka kantornya di China.