Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Komisi IX Nilai Perlu Ada Modifikasi Konsep Jika PPKM Level 4 Diperpanjang

Komisi IX Nilai Perlu Ada Modifikasi Konsep Jika PPKM Level 4 Diperpanjang Penyekatan di Jalan Basuki Rahmat. ©2021 Merdeka.com/Iqbal Nugroho

Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo, menilai perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 di Jawa-Bali masih diperlukan. Melihat indikator angka dan data sampai hari ini.

"Kalau dari angka-angka nampaknya perlu masih dipertimbangkan kembali untuk diperpanjang," ujar Rahmad kepada wartawan, Senin (2/8).

Rahmad mengatakan, kasus harian Covid-19 sampai hari ini masih tinggi. Tingkat kematian juga tinggi. Begitu juga varian delta tercatat telah menyebar ke seluruh Indonesia. Tidak ada alasan PPKM Level 4 dihentikan.

Akan tetapi, Rahmad mengusulkan ada modifikasi jika PPKM diperpanjang. Yaitu ada kelonggaran bagi wilayah yang cukup berhasil.

"Tetapi yang perlu jadi catatan kalau diperpanjang tentu harus ada modifikasi-modifikasi. Ada kelonggaran bagi wilayah yang sudah tanda petik itu cukup berhasil dari sisi PPKM level 4," ujarnya.

Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan, penyesuaian itu bisa dengan kegiatan tertentu bukan hanya warung kecil seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Namun tetap dengan syarat diwajibkan swab test atau sudah divaksin.

"Itu menjadi salah satu catatan kalo itu diberlakukan kalo ada wilayah yang diperlonggar," kata Rahmad.

Rahmad mengingatkan perlu bantuan sosial berupa uang tunai atau bantuan padat karya bagi masyarakat yang terdampak. Supaya meringankan beban masyarakat jika PPKM diperpanjang.

Serta, vaksinasi perlu diperbanyak. Pemerintah perlu memastikan stok vaksin supaya target program vaksinasi tercapai.

"Karena di daerah masing-masing ada keluhan vaksinasi yang masih jomplang antara tahap 1 dan tahap 2 bedanya sangat besar sehingga hsrus dikejar secara masih baik itu melalui TNI-Polri, tokoh masyarakat organisasi keagaman sampai kepada desa dan kampung-kampung," pungkasnya.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Berikut Penjelasannya
PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Berikut Penjelasannya

PPAK Adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Baca Selengkapnya
Terungkap, Masih Ada 60 Izin Tambang Aktif di Lokasi IKN Nusantara
Terungkap, Masih Ada 60 Izin Tambang Aktif di Lokasi IKN Nusantara

Hal yang menjadi sorotan utama OIKN adalah durasi perizinan pertambangan yang tidak bisa dihentikan begitu saja.

Baca Selengkapnya
Tingkatkan IP Padi, Kementan Genjot Pompanisasi untuk Merauke
Tingkatkan IP Padi, Kementan Genjot Pompanisasi untuk Merauke

Program ini, merupakan langkah awal yang akan ada proses keberlanjutan dengan adanya keswadayaan dari masyarakat.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar
Pemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar

Tahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca Selengkapnya
Ratusan PNS dan PPPK Dimutasi Jadi Pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara
Ratusan PNS dan PPPK Dimutasi Jadi Pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara

Setiap anggota PNS dan PPPK berpeluang dimutasi ke Otoritas IKN asal memenuhi kualifikasi tertentu.

Baca Selengkapnya
Cek Lagi, Segini Besaran Gaji Petugas KPPS 2024
Cek Lagi, Segini Besaran Gaji Petugas KPPS 2024

Keputusan untuk meningkatkan gaji KPPS pada Pemilu 2024 sejalan dengan pemahaman akan kompleksitas dan tanggung jawab yang diemban oleh anggota KPPS.

Baca Selengkapnya
Tak Sesuai Domisili, 92 Ribu NIK KTP Warga Jakarta Dinonaktifkan Sementara Pekan Ini
Tak Sesuai Domisili, 92 Ribu NIK KTP Warga Jakarta Dinonaktifkan Sementara Pekan Ini

Pasalnya, kata Budi penonaktifan akan dilakukan langsung oleh Kemendagri.

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan
Komisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan

Komisi III DPR mendesak agar perkara tersebut segera dibereskan agar KPK kembali mendapat kepercayaan publik.

Baca Selengkapnya
Komandan Polisi Panggil Perwira Muda Lulusan Akpol 2023, Ditanya Isi Tas Jawabannya Mengejutkan
Komandan Polisi Panggil Perwira Muda Lulusan Akpol 2023, Ditanya Isi Tas Jawabannya Mengejutkan

Saat disebut, isi tas sang perwira tersebut sontak membuat komandan kaget

Baca Selengkapnya