Komisi III DPR resmikan Panja Freeport, diketuai Benny Harman

Merdeka.com - Komisi III DPR meresmikan Panja Freeport yang mereka bentuk. Panja tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Benny Kabur Harman.

"Pak Benny ketuanya. Gak ada wakil. Semua pimpinan bisa menggantikan, kalau Pak Benny berhalangan bisa diganti lainnya," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa saat dihubungi merdeka.com, Senin (1/2).

Politikus Partai Gerindra ini menjelaskan bahwa Panja Freeport akan mengawasi terkait masalah pemanggilan anggota Dewan oleh penegak hukum. Hal tersebut terkait putusan MK bahwa pejabat negara ketika dipanggil harus seizin Presiden.

Desmond mencontohkan kasus dugaan ‎penganiayaan anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu terhadap stafnya sendiri di DPR, Dita Aditya (27)‎.

‎"Kan kayak kasus Masinton, apakah Masinton ini kalau betul dia melakukan pemukulan atas nama pribadi atau dia sebagai anggota dewan," tuturnya.

Dia juga mencontohkan kasus lain yaitu Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto yang terjerat kasus pemufakatan jahat dan ditangani Kejagung. Harusnya bisa dibedakan apakah Novanto sebagai pengusaha atau anggota Dewan.

"Hari ini dengan Jaksa Agung memanggil Novanto tanpa seizin presiden, karena dianggap sebagai permasalahan pribadi, bukan sebagai anggota DPR. Masalah hari ini kapan dia menjadi pengusaha, kapan menjadi pejabat. Nanti penegak hukum menegakkan hukum melanggar keputusan MK yang memutuskan bahwa yang berkaitan dengan pejabat negara harus seizin presiden," jelasnya.

Selain itu Komisi III kan tengah membahas perubahan hukum pidana, disusul dengan pembahasan hukum acara pidana. Panja akan menjadi bagian dari masukan untuk hukum pidana itu. Desmond berharap Kejaksaan Agung tak menerjemahkan berbeda dengan aparat penegak hukum lainnya.

Sedangkan fungsi Panja Freeport yang lain yaitu melakukan pengawasan terkait perpanjangan kontrak PT Freeport. Didalami apakah ada pelanggaran hukum di situ.

"Pemerintah ini terjadi pelanggaran hukum atau tidak. Jadi kita tidak bicara di luar hukum. Itu pentingnya kita meminta keterangan pemerintah dan pakar terkait kepastian hukum," ujarnya.

Sebelumnya Fraksi NasDem sempat menolak wacana pembentukan Panja Freeport. Namun pada saat pembentukan, NasDem hadir dan menyepakati.