Merdeka.com - Komisi III DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Marianus Gea, bertanya seputar tragedi penusukan mantan Menko Polhukam Wiranto pada Oktober lalu.

Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT, Irjen Budiono Sandi, mengaku pihaknya sudah memberi tahu Densus 88 bahwa ada potensi terorisme di Pandeglang, tempat penusukan Wiranto terjadi.

"Kami sampaikan bahwa dalam kasus kejadian Wiranto, dari BNPT sudah beri masukan kami input pada Polri khususnya Densus 88 baik berupa informasi intelijen dan lainnya mengenai jaringan teroris yang ada di Pandeglang yang berpotensi melakukan serangan terorisme," kata Budiono.

Marianus bertanya lebih dalam. Sejauh apa informasi pasti yang didapat BNPT kemungkinan ada insiden itu.

"Potensi untuk ancaman teror di Pendeglang dengan ancaman itu sudah kita berikan kepada densus," ungkapnya.

Budiono mengatakan, Densus punya mekanisme sendiri untuk mengatasi teroris. Sedangkan BNPT hanya bertugas melakukan tindakan pencegahan.

"Namun demikian Densus punya mekanisme sendiri dalam melakukan penindakan atas masukan dari berbagai pihak sehingga kewenangan melakukan penindakan ada pada Densus," ujarnya.

Di tempat yang sama, Kepala BNPT, Suhardi Alius, menegaskan pihaknya sudah berusaha melakukan tugas dengan baik. Terkait penusukan Wiranto, dia merasa SOP penjagaan pejabat harus tingkatkan.

"Sekarang kaitannya dengan masalah yang Banten itu ditindaklanjuti sebagai pelajaran juga ke depan. SOP pejabat yang harus kita benahi juga pak. Ada seorang pejabat di situ yang akan melaksanakan kunjungan juga harus juga menjadi perhatian," ucap Suhardi.