Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Komisi II: Ada Arogansi dan Ego Institusi pada 3 Lembaga Penyelenggara Pemilu

Komisi II: Ada Arogansi dan Ego Institusi pada 3 Lembaga Penyelenggara Pemilu Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menyoroti adanya ego sektoral dalam penyelenggara Pemilu. Padahal, fungsi lembaga KPU, Bawaslu dan DKPP adalah satu kesatuan.

"Sangat terlihat antara penyelenggara Pemilu, yang sebenarnya di antara undang-undang itu kan kita terdiri dari tiga fungsi atau lembaga yang satu kesatuan, tapi pada faktanya satu ke mana satu ke mana," kata Doli dalam diskusi virtual 'memperkuat kemandirian penyelenggara pemilu', Rabu (20/1).

"Bahkan bukan satu ke mana satu ke mana, saling tabrakan. Yang lebih memprihatinkan kita justru ada semacam muncul ego institusi di lembaga penyelenggaraan kita," ujar dia.

Politikus Golkar ini melihat semacam arogansi institusi di antara tiga lembaga penyelenggara Pemilu ini. Paling kasat mata soal pemberhentian Ketua KPU RI Arief Budiman yang mengejutkan.

"Enggak ada angin enggak ada hujan, tiba-tiba ada peristiwa yang tidak ada hubungannya soal kepemiluan, soal ngantar mengantar, keluar surat atau tidak surat, kemudian diputuskan ketua KPU RI itu diberhentikan sebagai ketua," ucap Doli.

Meski begitu, Doli juga menilai sikap KPU berlebihan saat Arief diberhentikan. Dia bilang, KPU seperti ormas dengan adanya gerakan dukungan dari KPU-KPU di daerah setelah Arief diberhentikan DKPP.

"Sama kemudian reaksi yang ditimbulkan KPU pun reaksi yang menurut saya berlebihan juga, tidak ada komunikasi dengan pihak luar mereka berdua ya, bahkan pendekatannya pendekatan ormas dengan kekuatan dukungan dari KPU-KPU daerah, kemudian mau melakukan perlawanan," ujarnya.

Selain itu, Doli melanjutkan, saat ini antara KPU dan DKPP saling unjuk kekuatan. Hal itu, kata dia, terlihat dari kehadiran lengkap anggota atau pimpinan KPU dan Bawaslu saat rapat bersama komisi II.

"Jadi ini muncul dan terlihat kemarin selama satu tahun ini kami rapat kerja belum pernah ada seperti kemarin anggota pimpinan DKPP dan KPU yang lengkap hadir, jadi itu menunjukkan mereka sama sama punya kekuatan," ucapnya.

"Ini sebetulnya secara pandangan publik tidak baik, di mana seharusnya antar lembaga penyelenggara ini terbangun sinergi koordinasi yang baik, saling mendukung, tapi ini menunjukkan masing-masing punya arogansi dan kekuatan sendiri," tandasnya.

(mdk/gil)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Banyak Kampus Kritik Jokowi, Ini Respons Gibran

Banyak Kampus Kritik Jokowi, Ini Respons Gibran

Civitas akademika dari puluhan perguruan tinggi melontarkan kritik dan peringatan kepada Presiden Jokowi atas sikapnya terkait penyelenggaraan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
PSI Usul Jokowi jadi Ketua Koalisi, Golkar: Ya Ini Baru Cerita-Cerita Lepas Saja

PSI Usul Jokowi jadi Ketua Koalisi, Golkar: Ya Ini Baru Cerita-Cerita Lepas Saja

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menanggapi usulan Presiden Jokowi untuk menjadi ketua koalisi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Komisi II: Putusan DKPP soal Etik Ketua KPU Mirip MKMK, Tuai Perdebatan Publik

Komisi II: Putusan DKPP soal Etik Ketua KPU Mirip MKMK, Tuai Perdebatan Publik

Ketua KPU terbukti melanggar etika saat menerima pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka

Baca Selengkapnya
Ganjar: KPU dan MK Langgar Etik, Apa yang Dibanggakan dari Proses Pemilu seperti Ini?

Ganjar: KPU dan MK Langgar Etik, Apa yang Dibanggakan dari Proses Pemilu seperti Ini?

Putusan tersebut terkait pelanggaran kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Dudung Singgung Partai Politik di Tengah Gelombang Kritik dari Sivitas Akademika

Dudung Singgung Partai Politik di Tengah Gelombang Kritik dari Sivitas Akademika

Hal itu diketahui Dudung setelah menanyakan ke sejumlah kampus seperti UGM yang tidak semua guru besarnya mengkritisi pemerintah dan proses Pemilu.

Baca Selengkapnya
KPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu

KPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu

RDP dengan Komisi II kemungkinan baru akan digelar setelah rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Giliran Universitas Bung Karno Keluarkan Petisi Tolak Penyalahgunaan Kekuasaan di Pemilu 2024

Giliran Universitas Bung Karno Keluarkan Petisi Tolak Penyalahgunaan Kekuasaan di Pemilu 2024

KPU, Bawaslu, DKPP serta organ yang berada di bawahnya diinginkannya bersikap independen

Baca Selengkapnya
Daftar Kontroversi Ketua KPU Hasyim As'yari Sebelum Disanksi Langgar Etik Pencalonan Gibran

Daftar Kontroversi Ketua KPU Hasyim As'yari Sebelum Disanksi Langgar Etik Pencalonan Gibran

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari dinyatakan melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh DKPP terkait pencalonan Gibran

Baca Selengkapnya