Koalisi telah selesai, Sekjen PDIP tak soal jika KMP dikasih menteri
Merdeka.com - Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto tidak mempermasalahkan jika Presiden Jokowi menawarkan sejumlah kursi menteri pada kubu Koalisi Merah Putih (KMP). Hasto tak peduli dari koalisi mana, bagi PDIP yang penting negara butuh semangat gotong-royong.
"Jadi apakah itu berasal dari KMP-KIH, kami berpendapat koalisi-koalisi telah selesai. Koalisi hanya diperlukan saat mengusung calon. Tibalah saatnya kita bergotong-royong membangun bangsa dan negara. Tidak lagi diperlukan koalisi tersebut," kata kata Hasto di Kinasih Resort, Cimanggis, Depok, Jumat (3/7).
Menurut Hasto, selama ini ada yang berperan di luar pemerintahan, ada yang berperan di dalam pemerintahan. Keduanya saling melengkapi untuk penguatan bangsa dan negara. Jika dukungan mengalir dari kubu oposisi di parlemen, pemerintahan Jokowi akan menguat.
"Sehingga dukungan parlemen memang sangat penting. Kalau parlemen dan pemerintah satu napas dalam kebijakan-kebijakannya, tentu akan memperbaiki kinerja dari pemerintahan tersebut," tuturnya.
Isu reshuffle ini kembali menguat setelah Presiden Jokowi meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk memberikan dua halaman laporan berisi capaian program dalam enam bulan lalu dan rencana program dalam enam bulan ke depan. Menanggapi hal tersebut, Jokowi menekankan hanya dia yang mengetahui hasil dari rapor para menterinya.
Diketahui, laporan kinerja para menteri ini diminta Jokowi karena isu adanya perombakan kabinet akan dilakukan setelah Lebaran. Beberapa menteri dinilai publik kurang menunjukkan kinerja yang kurang baik. Salah satu yang disoroti adalah menteri di bidang perekonomian karena dinilai tidak cukup responsif menjaga kestabilan harga-harga pokok.
Saat ini seluruh laporan sudah terkumpul dan Presiden Jokowi mengatakan ada kementerian yang mendapatkan nilai merah. Namun, sampai saat ini ia belum mengumumkan hasilnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca SelengkapnyaJK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes
Demokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.
Baca SelengkapnyaKoalisi Masyarakat Sipil Kecam Pemberian Pangkat Jenderal Kehormatan Prabowo
Koalisi Masyarakat Sipil menilai Pemberian gelar jenderal kehormatan kepada Prabowo Subianto merupakan langkah keliru
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan
JK kembali mengajak pihak-pihak keberatan dengan hasil Pemilu 2024 menempuh jalur konstitusional.
Baca SelengkapnyaRombongan Jenderal-Jenderal Polri Sambangi KPU saat Rekapitulasi Nasional, Ada Apa?
Fadil menyebut telah memproyeksikan akan adanya peningkatan eskalasi massa.
Baca SelengkapnyaKPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaKejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan
Empat direktur perusahaan itu diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka.
Baca SelengkapnyaKoalisi Perubahan Dipertahankan Sampai Pilkada DKI Jakarta 2024, NasDem, PKS & PKB akan Intensif Bertemu
Hermawi menyebut, ke depan bakal sering diadakan pertemuan antara fraksi PKS, NasDem, PKB yang ada di DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaDipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK
Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca Selengkapnya