Koalisi LSM minta KPU dan Bawaslu transparan soal dana pemilu

Merdeka.com - Koalisi LSM pemantau pemilu mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta untuk lebih transparan dalam penggunaan dana operasional penyelenggaraan pemilu 2014 mendatang.

Koalisi LSM ini terdiri dari Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) dan FITRA. Mereka mendesak Bawaslu dan KPU selaku penyelenggara pemilu untuk menggunakan anggaran secara tepat guna dan transparan.

Direktur Eksekutif LIMA, Ray Rangkuti menyatakan, dana penyelenggaraan pemilu 2014 yang akan dipergunakan diperkirakan mencapai Rp 16 triliun. Dana ini dua kali lipat lebih besar dibandingkan pemilu 2009 lalu yang mencapai Rp 8,5 triliun.

"Menteri keuangan menyatakan, tahun 2013 ini saja telah dikucurkan dana senilai Rp 8,1 triliun untuk KPU dan Rp 1 triliun untuk Bawaslu. Total anggaran 2013 mencapai Rp 9,1 triliun. Dana awal ini telah melampaui dana yang dipergunakan untuk keseluruhan pelaksanaan pemilu 2009," kata Ray di Kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (19/6).

Oleh karena itu, Ray menegaskan, kehalalan anggaran sebesar itu perlu diawasi. Bawaslu harus mengawasi proses penyelenggaraan pemilu dan KPU juga harus membentengi diri agar tetap terjaga independensinya.

"Kita berinisiatif mendekati dan meminta transparansi anggaran dari Bawaslu dan KPU sebagai penyelenggara pemilu," tegasnya.

Senada dengan LIMA, Direktur Sigma Said Salahudin menegaskan, sejauh ini informasi penggunaan dana negara yang sedemikian besar itu tak terdengar dan tak diketahui oleh masyarakat luas. Tentang apa, berapa dan kemana dana tersebut dipergunakan.

"Maka sudah semestinya, Bawaslu dan KPU harus terlebih dahulu memberi contoh tentang bagaimana dana negara itu dikelola dengan prinsip-prinsip efisiensi, tepat guna, murah dan transparan," tandasnya. (mdk/mtf)