KMP setujui ketua MPR dari Demokrat, Max akan temui SBY
Merdeka.com - Koalisi Merah Putih telah memberikan sinyal kuat akan mengusung calon ketua MPR dari Partai Demokrat. Nama kader Demokrat yang sering disebut-sebut adalah Nurhayati Ali Assegaf dan Syarief Hasan.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua telah mengikuti pertemuan di kediaman Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie di Menteng Jakarta Pusat, Sabtu (4/10) malam. Pertemuan itu dihadiri petinggi-petinggi partai yang tergabung dalam KMP termasuk Prabowo Subianto.
Setelah disepakati ketua MPR berasal dari Demokrat, Max akan melaporkan keputusan KMP ini kepada Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Belum sampai ke nama-nama. Akan dibahas dulu dengan SBY," kata Max di Menteng Jakarta, Minggu (5/10).
Ada lima pimpinan MPR. Empat pimpinan dari Parpol dan 1 perwakilan dari DPD. Artinya tidak semua partai dalam KMP mendapatkan jatah pimpinan MPR.
Karena itu, Juru Bicara KMP Tantowi Yahya meminta partai yang tidak dapat jatah kursi pimpinan MPR untuk legowo. "Jadi yang tak masuk legowo, menerima. Nanti hari Senin ketahuan," kata Tantowi.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hal ini tercantum dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 dari perkara yang diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
Baca SelengkapnyaPosisi PKS di pemerintahan bakal diputuskan lewat Musyawarah Majelis Syuro PKS.
Baca SelengkapnyaDia mengajak semua pengurus dan kader bergandengan tangan dan bergerak menyapa masyarakat, raih elektoral secara maksimal, seraya terus mengetuk pintu langit.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Demokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.
Baca SelengkapnyaDesakan tiga mantan pimpinan KPK itu disampaikan dengan menyurati Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Baca SelengkapnyaKeempat menteri Jokowi itu adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perdagangan Zu
Baca SelengkapnyaAli menjelaskan keputusan penerbitan sprindik baru dalam penanganan kasus korupsi ini dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara beberapa waktu lalu.
Baca SelengkapnyaKepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2023
Baca Selengkapnya