KMP setuju revisi UU MD3 dan 21 kursi pimpinan untuk KIH

Merdeka.com - Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat akhirnya berdamai. Bertempat di rumah Hatta Rajasa, kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, kedua kubu menggelar pertemuan membahas kesepakatan perdamaian.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa mengungkapkan KMP bersedia menerima syarat yang diajukan KIH terkait pembagian jatah pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) dan revisi UU MD3.

"Tentu saja kalau kita berbicara 21 (AKD), tentu nanti ada beberapa hal yang diperbaiki dalam UU MD3 kita. Itu tidak masalah, yang paling penting itu esensi kesepakatan bersama itu sudah tercapai, yang lain hanya berupa teknis," kata Hatta di kediamannya, Perumahan Golf Mansion, Jl RS Fatmawati, Jakarta Selatan, Selasa (12/11).

Menurut Hatta, kesepakatan kedua kubu sebenarnya sudah tercapai sejak kemarin. Pertemuan hari ini merupakan koordinasi lanjutan, Hatta mengharapkan pekan ini semua draf perdamaian rampung.

"Oleh sebab itu tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan sepanjang meletakkan semangat kepentingan bangsa dan negara, ini yang ada. Oleh sebab itu kami yakin tidak pernah lelah terus bekerja berminggu-minggu ini, hanya memang lebih silent, lebih tenang yang penting hasilnya," lanjut Hatta.

Hatta menjamin KIH bisa mendaftarkan nama-nama untuk diplot di AKD pada sidang paripurna DPR selanjutnya, tidak bakal ada penolakan dari kubu KMP.

"Oh, bisa sekali. Kan ini sudah senyum nih, hahaha, ini kita salaman nih, ayo kita salaman, salaman nih, hahaha," kata Hatta sambil bersalaman dengan politikus PDIP Pramono Anung.

Terkait potensi adanya perubahan sejumlah aturan pokok di DPR seperti aturan kuorum dan tata tertib, Hatta menyerahkan semuanya ke fraksi di DPR

"Itu teknis, nanti diserahkan ke fraksi. Tidak ada yang krusial (aturan), tapi bagaimana kawan-kawan di KIH itu nanti toh terakomodasi di dalam AKD yang ada nanti akan secara teknis nantinya diatur," terang Hatta.

Sejumlah petinggi parpol yang hadir di rumah Hatta di antaranya Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, Sekjen Golkar Idrus Marham dan juru runding dari kubu KIH Pramono Anung.