KMP nilai RAPBN 2016 terlalu jomplang buat rakyat

Merdeka.com - Koalisi Merah Putih (KMP) menilai Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2016 bermasalah dan tak sesuai dengan kepentingan rakyat. Lantaran penyaluran anggaran ke bidang pertanian, perikanan dan perhutanan dinilai terlalu kecil.

"Pertemuan kali ini bahas RAPBN 2016, masalahnya banyak rancangan yang tidak pro rakyat. Karena jumlah yang diberikan ke bidang pertanian, perikanan dan kehutanan relatif sangat kecil dibandingkan jumlah penyertaan modal nasional. Kami merasa terlalu jomplang untuk rakyat. Kami sangat konsen RAPBN selesai tepat waktu," kata

Ketua Umum Golongan Karya (Golkar) versi Munas Bali Aburizal di Jakarta, Rabu (28/10).

Selain itu, dia memandang RAPBN 2016 bermasalah dari enam komisi DPR begitu molor untuk menyelesaikan rancangan anggaran tersebut. Menurutnya, RAPBN 2016 seharusnya dapat diselesaikan sebelum akhir Oktober.

"Mengingat ada persoalan di enam fraksi yang belum mampu menyelesaikan ini. Begitu sangat tergambar permasalahannya. Malam ini atau besok pagi, enam fraksi akan menuturkan pendapatnya tentang RAPBN 2016 secara teknis untuk diselesaikan," pungkasnya.

Seperti diketahui, pengesahan RAPBN 2016 ditunda karena masih terjadi perdebatan antara pemerintah dan partai-partai di DPR. Salah satu penyebabnya yakni masuknya tax amnesty sebagai pendapatan negara di 2016, padahal belum ada payung hukum untuk itu.

Waktu yang dimiliki pemerintah dan DPR hanya sampai 30 Oktober untuk mengesahkan RAPBN 2016. Jika tidak, maka mau tidak mau pemerintah harus menggunakan postur anggaran APBN-P 2015, jika pada Oktober ini RAPBN 2016 tak bisa disahkan.

Dampaknya, anggaran pemerintahan Jokowi bakal berantakan. Kementerian yang berubah nomenklatur pun terancam tak bisa bekerja karena perubahan alokasi anggaran di APBN 2016 tidak jadi disahkan.