Kisruh PPP kian panas, kubu Djan ogah diajak damai Romi dkk

Merdeka.com - Islah yang terjadi di internal Partai Golkar sepertinya belum akan tertular ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dua parpol itu mengalami pecah kongsi pasca-gelaran Pilpres 2014 lalu.

Di Golkar, islah diakui para elite partai beringin hanya 'gencatan senjata' sementara demi Golkar bisa ikut pilkada serentak yang bakal dilaksanakan Desember mendatang. Lantas bagaimana dengan PPP?

Ketua Umum PPP versi Muktamar Surabaya, Romahurmuziy (Romi) beberapa waktu lalu membuka pintu islah bagi PPP kubu Djan Faridz demi pilkada serentak. Romi berdalih didesak kader di daerah untuk menggalang jalan islah dengan PPP kubu Djan Faridz.

Namun, Romi mengajukan satu syarat agar islah bisa terjadi. Syarat itu yakni; kubu Djan Faridz tak boleh meminta posisi ketua umum yang dijabat Romi dan posisi Sekjen yang ditempati Aunur Rofiq.

Alasannya, sesuai dengan AD/ART tak ada sosok di kubu Djan Faridz yang memenuhi kriteria untuk mengisi dua posisi tersebut.

"Jangan-lah paksakan diri untuk menduduki jabatan yang bukan haknya. Kasihanilah konstituen partai dan ulama kita. Jangan korbankan masa depan partai ini karena menuruti ambisi pribadi," kata Romi melalui keterangan tertulisnya, Senin (1/6).

Romi juga meminta Djan Faridz mengakui Muktamar Jakarta tidak memenuhi syarat AD/ART partai.

"Nyatanya Musyawarah Wilayah PPP dari kepengurusan yang sah telah berlangsung dan saya hadiri di 30 provinsi sepanjang Maret-Mei, menunjukkan legitimasi de facto peserta Muktamar dan de jure negara, kepada Muktamar Surabaya, sejalan dengan dukungan de facto daerah di lapangan," pungkas dia.