Kisah dua lurah yang ikut roketkan nama Jokowi

Merdeka.com - Langkah politik Joko Widodo (Jokowi) mencapai kursi presiden bisa dibilang di luar dugaan. Sebab, baru menjabat dua tahun sebagai Gubernur DKI Jakarta, pria yang sebelumnya menjabat sebagai wali kota Solo ini langsung dipercaya memimpin sebuah negara.

Jangka waktu menjabat jabatan publik memang bukan satu syarat penting bagi seorang untuk duduk di kursi presiden. Hanya saja, jika menengok kembali perjalanan Jokowi hingga terpilih menjadi presiden, hal tersebut cukup unik.

Keunikan itu salah satunya mengenai dua sosok lurah di Jakarta yang disebut ikut meroketkan nama Jokowi sebagai seorang calon presiden. Pertama ada Lurah Warakas, Mulyadi. Pria ini disebut ikut membuat karier Jokowi lancar menduduki kursi Istana.

Perseteruan antara Mulyadi dengan Jokowi malah membuat nama sang gubernur semakin moncer. Bermula ketika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan proses sistem seleksi terbuka atau lelang jabatan untuk posisi Camat dan Lurah.

Sistem ini untuk untuk menghasilkan pemimpin yang mumpuni dan kapabel, sehingga pelayanan terhadap warga semakin optimal. Program ini dilontarkan Jokowi sebagai salah satu gebrakannya saat menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Program itu justru ditentang oleh Mulyadi. Menurutnya, proses lelang itu untuk sistem pengadaan barang, bukan untuk mendapatkan sebuah jabatan. Mulyadi juga mengancam akan menggugat Jokowi ke MK.

Bukan malah didukung, justru sikap Mulyadi malah menuai kontroversi. Salah satu dukungan terhadap Jokowi diberikan oleh wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama.

Karena kritikannya, Ahok mengancam akan memecat Mulyadi. Ahok sendiri telah memegang catatan hitam Mulyadi yakni menyewakan rusun miliknya di Marunda ke tangan ke tiga. Padahal masalah itu tengah gencar ditertibkan Jokowi dan Ahok.

Namun, beberapa waktu kemudian, sikap Mulyadi berubah 180 derajat. Dia mengaku tak menentang kebijakan Jokowi. Dia juga kemudian mengikuti lelang jabatan dan lolos kemudian ditempatkan di Kelurahan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Satu lagi cerita tentang Lurah Lenteng Agung, Susan Jasmine Zulkifli. Wanita berusia 43 tahun ini mendadak tenar dan menjadi perbincangan di sejumlah media massa. Susan mendapat penolakan keras dari masyarakat sekitar untuk menjabat sebagai lurah di Lenteng Agung. Alasannya konyol, penolakan itu hanya karena agama yang dianutnya.

Aksi penolakan dilakukan dengan cara berdemonstrasi dan melakukan aksi long march di beberapa titik sebagai bentuk protes terhadap Susan. Aksi ini pun rupanya terdengar sampai di telinga Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

Gamawan pun angkat bicara terkait hal ini. Dia meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendengarkan aspirasi warga dan memindahkan Susan dari Lenteng Agung.

"Pak Gubernur tidak salah menempatkan itu, tidak ada undang-undang yang terlanggar. Tapi akan lebih bijak lagi, kalau Susan ditempatkan yang di daerah non-muslim juga. Artinya aspirasi masyarakat terpenuhi," ujar Gamawan kala itu.

Mendengar hal itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama malah tak mau menuruti imbauan Mendagri tersebut. Jokowi menyatakan tidak alasan yang kuat untuk menggeser Susan Jasmine Zulkifli sebagai lurah Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Soal protes warga karena Susan berbeda agama dengan mayoritas warga tidak bisa dijadikan pertimbangan. "Jangan sampai urusan agama dibawa-bawa ke sana," tegas Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Jumat (27/9) lalu.

Jokowi juga mengomentari saran dari Mendagri Gamawan Fauzi untuk mengevaluasi penempatan Susan. Penempatan Susan di Lenteng Agung, sekali lagi, kata Jokowi, berdasarkan hasil tes seleksi terbuka atau lelang jabatan yang digelar beberapa waktu lalu terhadap camat dan lurah.

Atas dasar itu dan sesuai komitmen Jokowi sebelumnya, evaluasi akan dilakukan setelah masing-masing lurah dan camat hasil lelang jabatan bertugas selama enam bulan.

"Itu kan dari lelang jabatan, ya kita ini kan urusan detail itu kan ada di dinas. Tapi kalau bahwa dia (Susan) lulus iya, artinya dia punya kemampuan," tukas Jokowi.

Selain itu cara mengakali warga yang menentang keberadaan Lurah Susan, untuk kesekian kalinya Jokowi menggunakan lobi makan siang untuk menyelesaikan masalah. Warga Lenteng Agung yang mendemo Lurah Susan Jasmine Zulkifli pun diajak makan bareng olehnya.

"Pak Gubernur sudah menginstruksikan untuk saya atur jadwal makan siang dengan warga Lenteng Agung," ujar Kepala Biro Kepala Daerah dan Hubungan Luar Negeri, Heru Budi Hartono, di Balai Kota Jakarta, Rabu (2/10) lalu.

Cara persuasif Jokowi dalam menyelesaikan inilah membuat warga sekitar Lenteng Agung yang menentang Lurah Susan diam. Kemudian karier Jokowi sebagai Gubernur semakin bersinar.