Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KH Maimun sebut Allah akan menentukan jalan keluar konflik PPP

KH Maimun sebut Allah akan menentukan jalan keluar konflik PPP KH Maimun Zubair. ©2014 merdeka.com/efendi

Merdeka.com - Kubu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) muktamar Jakarta yang dipimpin Djan Faridz menolak mentah-mentah ajakan islah yang diajukan kubu muktamar Surabaya yang Romahurmuziy (Romi). Ajakan itu dianggap hanya sebagai siasat belaka.

Ketua Majelis Syariah PPP Kiai Haji Maimun Zubair melihat masih ada harapan tercapainya islah dalam tubuh partai berlambang Kabah meski saat ini perseteruan kubu Djan Faridz dan Romi semakin memanas.

"Pasti mau diajak islah (kubu Djan Faridz). Jangan diandai-andai tidak mau seperti itu," kata Maimun di Jombang, Sabtu.

Pelbagai upaya sudah dilakukan untuk menyatukan kedua kubu, namun belum ada tanda-tanda islah segera tercapai. Maimun yakin konflik ini akan segera selesai dengan campur tangan Allah.

"Nanti Allah yang menentukan. Saat ini masih 'remeng-remeng' (belum jelas)," katanya.

Disinggung soal tokoh yang bisa menyatukan PPP, Maimun melihat banyak kader PPP yang bisa melakukannya. Dia tidak menyebut apakah Djan Faridz atau Romi. "Saya tidak ada gambaran. Pokoknya yang bisa mempertemukan. Di PPP itu juga banyak," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Lukman Hakim Saifuddin sowan ke Ketua Majelis Syariah PPP Maimun Zubair di Jombang, Jawa Timur, Sabtu (9/1). Kedatangan Lukman untuk membahas kisruh di internal partai termasuk soal penyelenggaraan muktamar dan islah PPP.

"Soal siapa yang menyelenggarakan muktamar islah ini belum ditentukan. Inilah kenapa kami temui majelis syariah yang terpilih dalam Muktamar Bandung KH Maimun Zubair," kata Lukman seperti dilansir Antara.

Lukman menuturkan, pengurus hasil Muktamar Bandung yang saat itu meloloskan Suryadharma Ali sebagai Ketum PPP hanya akan mengantar sampai islah saja. Islah merupakan satu-satunya cara menyatukan dualisme kepengurusan di tubuh PPP.

"Namun ini harus disepakati bersama siapa yang punya kewenangan menyelenggarakan muktamar islah ini. Itulah kenapa tidak ada tafsir lain kecuali dari muktamar Bandung karena Muktamar Jakarta dan Surabaya itu tidak diakui pemerintah," kata dia.

(mdk/noe)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ketua PBNU Berharap Ramadan Bisa Turunkan Tensi Politik

Ketua PBNU Berharap Ramadan Bisa Turunkan Tensi Politik

Bulan Ramadan harus jadi momentum untuk meningkatkan kesabaran dan pengendalian diri

Baca Selengkapnya
Mahfud Ingatkan Ketua KPU Tak Lagi Lakukan Kesalahan: Kalau terjadi Lagi Dia Harus Diberhentikan

Mahfud Ingatkan Ketua KPU Tak Lagi Lakukan Kesalahan: Kalau terjadi Lagi Dia Harus Diberhentikan

Mahfud meminta kepada KPU agar ke depan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya.

Baca Selengkapnya
Gerindra Doakan Perjuangan PPP untuk Bertahan di Parlemen Melalui MK Membuahkan Hasil Positif

Gerindra Doakan Perjuangan PPP untuk Bertahan di Parlemen Melalui MK Membuahkan Hasil Positif

Untuk rencana pertemuan, hingga kini belum menemukan waktu yang pas untuk dilaksanakan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
PPP: Kekayaan Papua Jangan Hanya Untungkan Segelintir Orang, Tapi Tidak Bawa Kemakmuran Rakyat

PPP: Kekayaan Papua Jangan Hanya Untungkan Segelintir Orang, Tapi Tidak Bawa Kemakmuran Rakyat

Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menggelar konsolidasi bersama kader dan Caleg di Nabire Papua.

Baca Selengkapnya
PP Muhammadiyah: Bulan Ramadan Momentum Redam Konflik Setelah Pemilu

PP Muhammadiyah: Bulan Ramadan Momentum Redam Konflik Setelah Pemilu

Namun demikian, Abdul menekankan di bulan Ramadan tidak berarti melarang adanya perdebatan atau kritik yang tajam antar kelompok asal dengan kepala dingin.

Baca Selengkapnya
JK: Seorang Pejabat Bukan Hanya Presiden Kalau Langgar Sumpah, Kena Sanksi dari Allah dan UUD 1945

JK: Seorang Pejabat Bukan Hanya Presiden Kalau Langgar Sumpah, Kena Sanksi dari Allah dan UUD 1945

Jusuf Kalla mengingatkan semua pejabat termasuk Presiden agar netral dalam politik

Baca Selengkapnya
PKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU

PKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU

Posisi PKS di pemerintahan bakal diputuskan lewat Musyawarah Majelis Syuro PKS.

Baca Selengkapnya
KLHK Terjunkan Penembak Bius Atasi Konflik Harimau dengan Manusia

KLHK Terjunkan Penembak Bius Atasi Konflik Harimau dengan Manusia

Atasi Konflik Harimau dengan Manusia, KLHK terjunkan penembak bius

Baca Selengkapnya
MK Bahas Posisi Arsul Sani Tangani Gugatan Pemilu 2024

MK Bahas Posisi Arsul Sani Tangani Gugatan Pemilu 2024

MK bakal menggelar Rapat Permusyawakaratan Hakim untuk membahas posisi Arsul Sani.

Baca Selengkapnya