KH Maimun sebut Allah akan menentukan jalan keluar konflik PPP
Merdeka.com - Kubu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) muktamar Jakarta yang dipimpin Djan Faridz menolak mentah-mentah ajakan islah yang diajukan kubu muktamar Surabaya yang Romahurmuziy (Romi). Ajakan itu dianggap hanya sebagai siasat belaka.
Ketua Majelis Syariah PPP Kiai Haji Maimun Zubair melihat masih ada harapan tercapainya islah dalam tubuh partai berlambang Kabah meski saat ini perseteruan kubu Djan Faridz dan Romi semakin memanas.
"Pasti mau diajak islah (kubu Djan Faridz). Jangan diandai-andai tidak mau seperti itu," kata Maimun di Jombang, Sabtu.
Pelbagai upaya sudah dilakukan untuk menyatukan kedua kubu, namun belum ada tanda-tanda islah segera tercapai. Maimun yakin konflik ini akan segera selesai dengan campur tangan Allah.
"Nanti Allah yang menentukan. Saat ini masih 'remeng-remeng' (belum jelas)," katanya.
Disinggung soal tokoh yang bisa menyatukan PPP, Maimun melihat banyak kader PPP yang bisa melakukannya. Dia tidak menyebut apakah Djan Faridz atau Romi. "Saya tidak ada gambaran. Pokoknya yang bisa mempertemukan. Di PPP itu juga banyak," kata dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Lukman Hakim Saifuddin sowan ke Ketua Majelis Syariah PPP Maimun Zubair di Jombang, Jawa Timur, Sabtu (9/1). Kedatangan Lukman untuk membahas kisruh di internal partai termasuk soal penyelenggaraan muktamar dan islah PPP.
"Soal siapa yang menyelenggarakan muktamar islah ini belum ditentukan. Inilah kenapa kami temui majelis syariah yang terpilih dalam Muktamar Bandung KH Maimun Zubair," kata Lukman seperti dilansir Antara.
Lukman menuturkan, pengurus hasil Muktamar Bandung yang saat itu meloloskan Suryadharma Ali sebagai Ketum PPP hanya akan mengantar sampai islah saja. Islah merupakan satu-satunya cara menyatukan dualisme kepengurusan di tubuh PPP.
"Namun ini harus disepakati bersama siapa yang punya kewenangan menyelenggarakan muktamar islah ini. Itulah kenapa tidak ada tafsir lain kecuali dari muktamar Bandung karena Muktamar Jakarta dan Surabaya itu tidak diakui pemerintah," kata dia.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua PBNU Berharap Ramadan Bisa Turunkan Tensi Politik
Bulan Ramadan harus jadi momentum untuk meningkatkan kesabaran dan pengendalian diri
Baca SelengkapnyaMahfud Ingatkan Ketua KPU Tak Lagi Lakukan Kesalahan: Kalau terjadi Lagi Dia Harus Diberhentikan
Mahfud meminta kepada KPU agar ke depan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya.
Baca SelengkapnyaGerindra Doakan Perjuangan PPP untuk Bertahan di Parlemen Melalui MK Membuahkan Hasil Positif
Untuk rencana pertemuan, hingga kini belum menemukan waktu yang pas untuk dilaksanakan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PPP: Kekayaan Papua Jangan Hanya Untungkan Segelintir Orang, Tapi Tidak Bawa Kemakmuran Rakyat
Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menggelar konsolidasi bersama kader dan Caleg di Nabire Papua.
Baca SelengkapnyaPP Muhammadiyah: Bulan Ramadan Momentum Redam Konflik Setelah Pemilu
Namun demikian, Abdul menekankan di bulan Ramadan tidak berarti melarang adanya perdebatan atau kritik yang tajam antar kelompok asal dengan kepala dingin.
Baca SelengkapnyaJK: Seorang Pejabat Bukan Hanya Presiden Kalau Langgar Sumpah, Kena Sanksi dari Allah dan UUD 1945
Jusuf Kalla mengingatkan semua pejabat termasuk Presiden agar netral dalam politik
Baca SelengkapnyaPKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU
Posisi PKS di pemerintahan bakal diputuskan lewat Musyawarah Majelis Syuro PKS.
Baca SelengkapnyaKLHK Terjunkan Penembak Bius Atasi Konflik Harimau dengan Manusia
Atasi Konflik Harimau dengan Manusia, KLHK terjunkan penembak bius
Baca SelengkapnyaMK Bahas Posisi Arsul Sani Tangani Gugatan Pemilu 2024
MK bakal menggelar Rapat Permusyawakaratan Hakim untuk membahas posisi Arsul Sani.
Baca Selengkapnya