Ketum PAN minta parpol koalisi tak ngotot sodorkan cawapres untuk Prabowo

Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) siap menerima apapun keputusan Ketum Gerindra Prabowo Subianto terkait sosok cawapres yang akan mendampinginya. Namun PKS masih berharap Prabowo mempertimbangkan rekomendasi Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional yang mendorong dua nama cawapres. Salah satunya Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengingatkan parpol koalisi agar tidak memaksa Prabowo memilih kader parpol sebagai cawapres. "Kita jangan kukuh-kukuhan, capres itu bakal memilih pendamping. Pada akhirnya capres yang tentukan," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/7).

Zulkifli berharap Prabowo sebagai calon presiden memilih cawapresnya tanpa intervensi dari pihak manapun. Termasuk partai pendukungnya.

"Tadi kan pada cawapres akan terserah pada capresnya, capres yang mana saja," tegasnya.

Sebelumnya, Prabowo bertemu dengan Presiden PKS Sohibul Iman di markas DPP PKS, Jakarta Selatan, Senin (30/7). Sohibul mengaku berpegang pada paket capres-cawapres yang direkomendasikan Ijtima Ulama dan tokoh nasional. Namun, PKS akan menerima segala keputusan yang ditetapkan partai koalisi.

"Kami menerima rekomendasi itu, sekalipun bukan paket itu kami terima. Nanti kami komunikasi ke majelis syuro," tegas Sohibul.

Hanya saja, Sohibul tetap berharap rekomendasi Ijtima Ulama dan tokoh nasional diperhatikan. Sebab, rekomendasi itu sama saja suara dari masyarakat. Mereka mewakili pengikutnya masing-masing.

Ijtima ulama dan tokoh nasional merekomendasikan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2019. Ijtima ulama merekomendasikan dua nama dari kalangan religius untuk mendampingi Prabowo. Dua nama yang direkomendasikan adalah Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Aljufri dan Ustaz Abdul Somad.

Prabowo tidak menampik membahas dua paket yang direkomendasikan Ijtima Ulama dan tokoh nasional. Namun dia menegaskan, rekomendasi itu sebagai masukan. Keputusan akhir tetap sesuai mekanisme koalisi partai politik.