Ketum PAN: Kami Enggak Boleh Minta-minta Kursi Menteri
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan, partainya tidak akan meminta jatah kursi menteri pada presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). Meminta jatah kursi menteri pada presiden, kata dia, tidak sesuai dengan aturan konstitusi.
"Ini kan MPR, MPR itu mengerti aturan ya. Termasuk kami juga justru enggak boleh minta-minta (kursi menteri) itu," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/7).
Zulkifli menjelaskan, dalam konstitusi kedaulatan ada di tangan rakyat. Tetapi kedaulatan itu sudah diserahkan melalui mandat ke Jokowi.
"Kalau menurut ketentuan konstitusi itu yang berdaulat itu rakyat, rakyat sudah memberikan kedaulatan kepada Pak presiden terpilih Pak Jokowi. Itu sepenuhnya hak presiden," ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais menilai, Jokowi memahami betul sistem dan prinsip berdemokrasi. "Pak Jokowi itu mudeng demokrasi," ucap Amien di kantor DPP PAN, Jakarta, Senin (15/7).
Amien Rais justru menyindir ada pihak yang meminta kursi ke Jokowi. Padahal tidak ditawari. Namun Amien tak menyebut sosok tersebut. "Yang lucu, enggak ditawarin Pak Jokowi tapi ada yang minta-minta. Itu kan aib. Jadi geer," jelas Amien.
Karena itu, Amien Rais berharap PAN konsisten menjaga sikap politiknya untuk tetap berada di luar pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. "Sama, jangan sampai bergabung," tukasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Kita jalankan konstitusi itu dengan aturan yang ada. Silahkan saja aspirasi disampaikan," kata Puan
Baca Selengkapnyalkifli Hasan sepakat dengan Jokowi bahwa tidak ada aturan yang melarang pejabat negara untuk memihak dan berkampanye.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi juga mengingatkan agar penyaluran bansos dipantau ketat supaya tepat sasaran.
Baca SelengkapnyaZulkifli Hasan menyerahkan sepenuhnya terkait jatah menteri kepada presiden terpilih capres Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaHasto menyebut, kedatangan Presiden Jokowi nanti akan didampingi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Menteri PURP Basuki Hadimuljono.
Baca SelengkapnyaJokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.
Baca SelengkapnyaAri menyebut pertemuan tersebut juga merupakan permintaan dari para menteri PKB.
Baca SelengkapnyaIstana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.
Baca Selengkapnya