Ketua PPP Sumatera Utara kasihan sama Prabowo

Merdeka.com - Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) Sumatera Utara Fadly Nurzal mengaku kasihan kepada Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya ( Gerindra ) Prabowo Subianto . Belas kasihan itu lantaran Prabowo dilibatkan dalam polemik internal partai berlambang kabah itu.

"Saya prihatin dan kasihan dengan Prabowo karena dilibatkan dengan kisruh PPP ," katanya usai membuka Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) PPP Sumut di Medan, seperti dilansir Antara, Selasa (22/4)

Sebenarnya, kata Fadly, pencalonan Prabowo Subianto sebagai presiden telah berjalan dengan baik di lingkungan Gerindra . Namun, pihaknya merasa prihatin karena ketenangan pencapresan mantan Pangkostrad tersebut melalui Partai Gerindra terusik dengan kisruh internal yang dialami Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ).

"Di Gerindra tenang dan prosesnya sudah bagus. Namun dibawa ke PPP yang kisruh dan persoalannya belum kelar," katanya.

Selain itu, pihaknya juga merasa prihatin karena dukungan terhadap pencapresan Prabowo Subianto tersebut dianggap batal disebabkan tidak melalui mekanisme yang diberlakukan PPP . Mengenai koalisi dan pemberian dukungan, terdapat tujuh nama yang akan dipilih dan diusung PPP sesuai hasil musyawarah kerja nasional (Mukernas) pada bulan Februari.

Ketujuh tokoh itu adalah Ketua Umum PPP Suryadharma Ali , mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla , Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo , Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin, mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan Khofifah Indar Parawansa, Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Isran Noor, dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie.

Sesuai aturan di lingkungan PPP , keputusan mengenai tokoh yang akan didukung sebagai capres dan penentuan koalisi akan dibahas rapat pimpinan nasional (rapimnas) yang diselenggarakan setelah proses pemilihan legislatif berlangsung. Namun sayangnya, seluruh aturan tersebut tidak dijalankan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali sehingga dukungan terhadap Prabowo Subianto tersebut dianggap batal karena tidak sesuai mekanisme.

"Mekanismenya keliru, tidak prosedural, orang yang didukung pun tidak seperti yang kita jaring," katanya.