Ketum PAN Tanggapi Jatah Kursi: Jangan Tanya Saya, Tanya Presiden
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan enggan bicara banyak terkait tawaran kursi kabinet oleh Presiden Joko Widodo. Dia bilang, hal itu menjadi kewenangan Jokowi.
"Jangan tanya saya. Itu tanya presiden," kata Zulkifli di Monas, Rabu (10/7).
Ditanya terkait kans merapat dengan Jokowi, Zulkifli tidak memberikan pernyataan tegas. Dia hanya mengatakan semua pihak harus bisa move one dari Pemilu 2019.
Ketua MPR itu mengajak semua pihak untuk mendoakan agar pemerintahan Jokowi-Ma'ruf sukses.
"Saya kira begini terutama untuk masyarakat Indonesia khususnya kader partai yuk kita move on kita bergerak kalau partai ngurus partai, masyarakat urus kegiatannya masing-masing," ucapnya.
"Kita sukseskan kita doakan pemerintahan pak Jokowi kiai Ma'ruf sukses pimpin negara kita lebih sejahtera lebih adil dan itulah cita-cita kita," tandasnya.
Sebelumnya, PAN membuka peluang untuk bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo. Setelah, koalisi PAN dengan partai pengusung pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno bubar. Bahkan, PAN disebut ditawarkan kursi kabinet oleh Jokowi.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaPenampakan TPS 10 Tempat Presiden Jokowi Nyoblos, Sudah Dijaga Ketat Paspampres
Sudah ada pengamanan dari Paspampres dan tenda telah didirikan
Baca SelengkapnyaKetum PBNU: Tidak Ada Alasan untuk Memakzulkan Jokowi
Gus Yahya pun meminta semua pihak untuk tidak berlarut-larut dalam isu pemakzulan Jokowi tersebut.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jelang Hari Tenang, PKS Serukan Kepada Pendukung AMIN Jaga Basis Jawa Barat
Jika tren angka 51,8 persen Prabowo-Gibran terus naik maka potensi satu putaran cenderung meningkat.
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Berpihak, Ini Respons TPN Ganjar-Mahfud
TPN Ganjar-Mahfud merespons pernyataan Presiden Jokowi yang menyebutkan presiden dan menteri diperbolehkan memihak dan ikut melakukan kampanye saat pemilu.
Baca SelengkapnyaKumpulkan Menteri, Jokowi Minta RAPBN 2025 Mulai Disiapkan untuk Presiden Terpilih
RAPBN 2025 harus memperhatikan program presiden terpilih 2024-2029.
Baca SelengkapnyaPPP Nantikan Momen Megawati dan Jokowi 'Bersatu' di Puncak Harlah
Peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-51 akan digelar di Gelanggang Olahraga (GOR) Sudiang Makassar.
Baca SelengkapnyaBeda Sikap dengan Jokowi soal Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Ma'ruf Amin Tegaskan Netral di Pemilu
Ma'ruf Amin merahasiakan pilihannya dan bakal menyoblos pada 14 Februari mendatang.
Baca Selengkapnya