Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat konsultasi dengan pimpinan lembaga negara dan pihak-pihak terkait mengenai Perppu Pilkada serentak. Ketua MPR, Zulkifli Hasan mengatakan, urusan Pilkada serentak seharusnya tidak sepenuhnya diserahkan pada seorang presiden. Oleh sebab itu, dia menyarankan kepada presiden untuk tidak mengobral atau mengeluarkan Perppu.

"Iya, Pilkada tanggungjawab parpol, yang usung kan parpol, saya enggak setuju tanggung jawab itu dilimpahkan pada presiden, saya enggak setuju enggak sependapat. Orang parpol yang tidak usung kok presiden yang tanggungjawab. Kalau besok-besok ada apa-apa masak keluarin Perppu. Genting memaksanya dimana?," kata Zulkifli di Istana Bogor, Rabu (5/8).

Zulkifli yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu menegaskan bahwa pihaknya tidak setuju bila Presiden Jokowi menerbitkan Perppu terkait Pilkada serentak yang hanya memiliki calon tunggal. Dia menginginkan pemerintah melakukan revisi Undang-Undang tersebut.

"Ya disempurnakan Undang-undangnya. Saya rasa cukup (waktunya)," tegasnya.

Untuk diketahui, sejumlah pimpinan lembaga negara menyambangi Istana Bogor untuk menggelar rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo. Pantauan di lokasi, turut hadir pimpinan MPR Zulkifli Hasan dan Oesman Sapta Odang.

Kemudian Politikus PKS Hidayat Nur Wahid, Pimpinan Fraksi Hanura di MPR Syarifudin Sudding, Ketua Fraksi PDI Perjuangan di MPR Ahmad Basarah dan sejumlah pimpinan fraksi di MPR lainnya.

Selain itu, Ketua DPR Setya Novanto dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD Irman Gusman. Selanjutnya Ketua BPK Harry Azhar Azis, Ketua KY Suparman Marzuki serta Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat.

Pertemuan tujuh lembaga negara dengan Presiden Jokowi pagi ini terkait pidato kenegaraan Presiden RI yang akan dilangsungkan pada 14 Agustus. Kemudian juga membahas masalah Perppu Pilkada serentak mengenai calon tunggal.