Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ketua Komisi II Sebut KPU Merasa Terganggu dengan Putusan DKPP

Ketua Komisi II Sebut KPU Merasa Terganggu dengan Putusan DKPP Ketua KPU Arief Budiman. ©2020 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, dirinya pernah mendapatkan keluhan dari KPU soal putusan-putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang dinilai kerap mengganggu kerja KPU. Keluhan tersebut, kata dia, disampaikan oleh Ketua KPU, Arief Budiman kepada dirinya.

Meskipun demikian, Doli tidak menyampaikan secara terperinci apa saja putusan-putusan DKPP yang mengganggu kinerja KPU.

"Ketua KPU Arief Budiman menyampaikan kepada kami, terutama saya memang selama ini mereka agak terganggu di dalam melaksanakan tugas-tugas mereka dalam terkait dengan putusan-putusan DKPP," kata dia dalam diskusi daring, Senin (18/5).

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Nomor 317 tahun 2020 yang memberhentikan Evi kemudian dianggap KPU sebagai puncaknya. Karena itu, KPU tidak bisa tinggal diam terus diganggu DKPP.

"Nah dan keputusan terhadap saudara Evi ini menurut mereka sudah merupakan puncaknya. Yang mereka tidak bisa mengambil langkah diam lagi," ujar dia.

Karena itu, Doli mengungkapkan, dukungan dari sesama rekan komisioner KPU pun diberikan kepada Evi. Meskipun dukungan yang diberikan tidak secara resmi atas nama institusi KPU RI.

"Oleh karena itu putusan hukum, langkah hukum yang diambil oleh saudari Evi ini juga di-backup atau dibantu oleh kawan-kawan komisioner lain," terang dia.

"Walaupun tidak secara institusi ya. Tapi itu bisa dilihat dari saudara Arief kan kalau tidak salah dan Anggota Komisioner yang lain hadir sebagai saksi dan seterusnya. walaupun secara formal tidak institusional," imbuh Doli.

Menurutnya, langkah yang diambil tersebut tidak ada salahnya. Sepanjang langkah-langkah itu dilakukan dengan tujuan untuk menegakkan keadilan.

"Saya bilang kalau ini dalam rangka menegakkan keadilan saya kira tidak salahnya," tandasnya.

(mdk/fik)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Komisi II: Putusan DKPP soal Etik Ketua KPU Mirip MKMK, Tuai Perdebatan Publik

Komisi II: Putusan DKPP soal Etik Ketua KPU Mirip MKMK, Tuai Perdebatan Publik

Ketua KPU terbukti melanggar etika saat menerima pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka

Baca Selengkapnya
KPU Serahkan Alat Bukti Tambahan Berupa Formulir D Kejadian Khusus

KPU Serahkan Alat Bukti Tambahan Berupa Formulir D Kejadian Khusus

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyerahkan alat bukti tambahan berupa formulir D Kejadian Khusus tingkat kecamatan seluruh Indonesia kepada Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya
Komisioner KPU Diperiksa DKPP, Rekapitulasi Nasional Diskors Sementara

Komisioner KPU Diperiksa DKPP, Rekapitulasi Nasional Diskors Sementara

Pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ketua KPU Ingatkan Pentingnya Mencoblos: Satu Suara Sangat Menentukan

Ketua KPU Ingatkan Pentingnya Mencoblos: Satu Suara Sangat Menentukan

Pemilih adalah penentu terhadap siapa yang akan menduduki jabatan.

Baca Selengkapnya
KPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu

KPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu

RDP dengan Komisi II kemungkinan baru akan digelar setelah rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
PKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika

PKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika

Dia meminta harus bisa dihentikan dan tidak menjadi tren.

Baca Selengkapnya
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.

Baca Selengkapnya
TKN: Ketua KPU Bisa Kena Hukuman Lebih Berat kalau Tolak Pendaftaran Prabowo-Gibran

TKN: Ketua KPU Bisa Kena Hukuman Lebih Berat kalau Tolak Pendaftaran Prabowo-Gibran

TKN menilai putusan DKPP terhadap Ketua KPU Hasyim Asy'ari juga tidak berdampak pada pencalonan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
KPU Buka Pendaftaran Pemantau Pilgub DKI Jakarta 2024, Cek Jadwal dan Syarat Berikut Ini

KPU Buka Pendaftaran Pemantau Pilgub DKI Jakarta 2024, Cek Jadwal dan Syarat Berikut Ini

Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempersiapkan pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya