Ketua Komisi II DPR dukung Mendagri tak nonaktifkan Ahok

Merdeka.com - Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Zainudin Amali menilai, keputusan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk menunggu tahap penuntutan sebelum memberhentikan Basuki T Purnama dari jabatan Gubernur DKI Jakarta sudah tepat. Amali meminta semua pihak memberikan kesempatan kepada Tjahjo untuk menunggu Jaksa memberikan tuntutan sebelum mengambil keputusan.

"Sikap Mendagri benar menunggu apa yang jadi tuntutan jaksa ini berbeda jangan disamakan OTT dan langsung masuk atau tuntutan lima tahun," kata Amali di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/2).

Kendati demikian, Komisi II akan memanggil Menteri Tjahjo untuk dimintai penjelasan terkait langkah pengangkatan kembali Ahok saat rapat kerja pada 22 Februari mendatang.

"Kita raker dengan mendagri 22 Februari, bisa saja bahas itu, raker evaluasi," jelasnya.

Empat partai yakni Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN sepakat membentuk Pansus Hak Angket untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hukum dilakukan pemerintah karena mengangkat lagi Ahok. Politisi Partai Golkar mengaku tidak masalah jika Pansus akan memeriksa Mendagri.

"Silakan di pansus saja, kalau kita bukan hanya urusan itu saja, kalau anggota tanyakan tak masalah. Kita bebas mau tanya apa saja sepanjang koridor pengawasan dan mitra kita," tandasnya.