Ketua DPW dicopot jelang Pilgub Jabar, ini penjelasan PKS

Merdeka.com - Ahmad Syaikhu dicopot dari jabatannya sebagai ketua DPW PKS Jawa Barat. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, sebab pencopotan terjadi jelang pertarungan Pilgub Jawa Barat 2018.

Bukan cuma itu, Syaikhu yang juga wakil wali kota Bekasi itu telah dideklarasikan PKS untuk maju di Pilgub Jawa mendampingi Deddy Mizwar. Namun, PKS punya jawaban sendiri terkait pencopotan Syaikhu.

Wasekjen PKS Mardani Ali Sera mengatakan, pergantian pengurus di struktur partai adalah hal yang wajar. Meskipun dia mengaku baru tahu soal ini, tapi dia memastikan bahwa pergantian Syaikhu oleh Supriyanto agar bakal cawagub Jabar itu fokus.

"Kan lagi dikonsentrasikan Pilkada, biar DPW bisa diurus yang lain," kata Mardani saat dihubungi merdeka.com, Senin (13/11).

Mardani mengatakan, PKS berbeda dengan partai lain kebanyakan. Ketua partai di daerah ingin maju pilkada, tapi di PKS malah dicopot.

"Di PKS kan begitu, biar dia fokus," kata anggota DPR RI itu.

Mardani menegaskan, sampai saat ini keputusan PKS final yakni mengusung Deddy Mizwar dan Ahmad Syaikhu untuk Pilgub Jawa Barat. Komunikasi antar partai politik masih terus dilakukan.

Bahkan, kata dia, baik Deddy Mizwar dan Ahmad Syaikhu sampai sekarang masih terus sosialisasi ke daerah memperkenalkan diri para warga Jabar.

"Pak Deddy jalan terus, Pak Syaikhu jalan terus. PKS juga terus bergerak sosialisakan pasangan ini," tegas Mardani.

Diberitakan sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengganti pucuk pimpinan DPW Jabar. Dalam surat keputusan (SK) Nomor: 044/SKEPIDPP-PKS/1438 yang diterbitkan, Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar Nur Supriyanto dilantik sebagai pejabat sementara Ketua Umum DPW PKS Jabar menggantikan Ahmad Syaikhu.

Penyerahan SK dilakukan oleh Ketua DPP PKS Bidang Wilayah Dakwah Banten Jakarta dan Jawa Barat Tate Qomaruddin di Kantor DPW PKS Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta Kota Bandung, semalam.

"Menunjuk saudara DR. Nur Supriyanto, MM sebagai pejabat sementara Ketua Umum DPW Partai Keadilan Sejahtera Jawa Barat, menggantikan saudara H. Ahmad Syaikhu sampai pejabat definitif ditentukan kemudian," kata Tate Qomaruddin dalam siaran pers, Minggu.

Tate menyatakan SK ditetapkan di Jakarta tanggal 8 November 2017, ditandatangani Presiden PKS M Sohibul Iman dan Sekjen PKS Mustafa Kamal.

"Keputusan ini diambil dalam rangka memperkuat dari berbagai lini dalam menghadapi Pilgub. Lini struktur kuat bagi calon juga kuat," katanya.