Ketua DPR: Pilih pemimpin yang tampil dengan rencana realistis
Merdeka.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo berharap, Pilkada Serentak 2018 di 171 daerah pemilihan, bisa menghasilkan pemimpin yang memiliki kompetensi. Menghasilkan pula pemimpin yang bersih dan jujur.
"(Pilkada Serentak 2018) diharapkan bisa menghadirkan para abdi masyarakat yang punya kompetensi sebagai pemimpin daerah, paham manajemen birokrasi, visioner, bersih serta jujur, dan mau menanggalkan kepentingan pribadi serta kelompok demi semata-mata memprioritaskan kepentingan warga," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet ini melalui keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com, Minggu (24/6).
Ia lalu mengingatkan kepada para pemilih hendaknya dapat menggunakan hak pilih dengan bijaksana, berpijak pada independensi, pikiran jernih serta penilaian obyektif terhadap setiap pasangan kandidat calon kepala daerah.
"Utamakan rasionalitas dalam menggunakan hak pilih, karena yang dibutuhkan warga pemilih adalah pemimpin daerah yang mau melayani bukan dilayani, pemimpin yang mau mengayomi semua elemen masyarakat setempat, dan paling tahu apa saja yang dibutuhkan daerah dan warganya," paparnya.
Politikus Partai Golkar ini mengingatkan agar para pemilih memilih kandidat pasangan calon yang mau bekerja keras dan ulet mencari jalan keluar atas setiap permasalahan daerah.
"Pilih pemimpin yang tampil dengan rencana-rencana yang realistis dan tidak menggerogoti anggaran belanja dan pembangunan daerah (APBD)," tuturnya.
Mengingat saat ini sudah memasuki masa tenang Pilkada Serentak 2018, Bamsoet mengatakan, para pemilih diharapkan memanfaatkannya untuk menetapkan pilihannya dengan pertimbangan matang.
"Berpikir jernih dan obyektif dalam menilai sosok calon pemimpin daerah menjadi sangat penting guna menghindari kesalahan memilih," terang dia.
Bamsoet berpesan kepada para pemilih agar melihat data penghuni ruang tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Saat ini, ruang tahanan KPK itu dihuni puluhan oknum kepala daerah yang diduga terlibat kasus korupsi atau menerima suap," ucapnya.
Fakta ini, lanjut Bamsoet, hendaknya juga menjadi perhatian bagi warga pemilih di 171 dapil yang menyelenggarakan Pilkada.
"Pilihlah kandidat yang diyakini bersih dari masalah hukum.Kalau belasan atau puluhan daerah pernah ceroboh memilih kepala daerah, 171 daerah yang melaksanakan Pilkada serentak pada Rabu nanti diharapkan bisa belajar dari kecerobohan itu, dan tentu saja berkomitmen tidak melakukan kesalahan yang sama," jelas Bamsoet.
Persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 sudah memasuki masa tenang setelah berbulan-bulan diisi dengan kegiatan kampanye atau sosialisasi kandidat.
Periode masa tenang berlangsung tiga hari, mulai hari ini hingga Selasa 26 Juni 2018.
Pemungutan suara akan dilakukan pada Rabu 27 Juni 2018 serentak di 171 Dapil, meliputi 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten.
Reporter: Devira PrastiwiSumber: Liputan6.com
(mdk/rzk)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemungutan suara pileg, termasuk pemilu anggota DPD RI, bersamaan dengan Pilpres 2024 digelar serentak pada 14 Februari mulai pukul 07.00-13.00 WIB.
Baca SelengkapnyaBelum adanya pendaftar lantaran belum membuka penjaringan bakal calon kepala daerah di Pilkada serentak 2024.
Baca SelengkapnyaPartai Gerindra tengah fokus mengawal perhitungan suara pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
DPR berharap agar menciptakan pemilu yang baik adalah tugas bagi para kontestan dan juga penyelenggara pemilu.
Baca SelengkapnyaTetapi, keputusan akhir tetap ada di DPP karena diyakini tidak akan sembarangan menentukan dukungan untuk calon gubernur maupun wakil gubernur yang diusungnya
Baca SelengkapnyaKepala BPIP mengutarakan karena Program Paskibraka harus dilakukan secara terencana.
Baca SelengkapnyaMasyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaDalam waktu 8 hari akan diselenggarakan Pemilu 2024 untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi.
Baca SelengkapnyaSebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca Selengkapnya