Ketika Yusril bicara ekonomi dan kritik keras kebijakan Jokowi

Merdeka.com - Yusril Ihza Mahendra selama ini dikenal sebagai ahli hukum tata negara dan pemerintahan. Namun sebagai ketua umum Partai Bulan Bintang, Yusril ternyata piawai berbicara soal kondisi ekonomi. Saat menyampaikan evaluasi satu tahun pemerintahan Jokowi-JK, Yusril habis-habisan mengkritik Jokowi soal kebijakan ekonomi yang dilakukan termasuk RAPBN 2016.

Yusril menilai, Jokowi telah salah langkah mengambil kebijakan perekonomian. "Di negara manapun, di dunia ini ekonomi sedang menurun, tidak ada pemerintah meningkatkan kenaikan pajak saat ekonomi terpuruk, kecuali Jokowi," tegas Yusril saat jumpa pers satu tahun pemerintahan Jokowi-JK di kantor Pusat DPP Partai Bulan Bintang (PBB), Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (26/10).

Yusril juga menilai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 tidak masuk akal dan tidak berdampak pada perekonomian rakyat Indonesia. "Setelah melakukan pengkajian, RAPBN 2016 tidak realistis dan tidak memberikan harapan ekonomi bangsa kita," tegasnya.

Partai Bulan Bintang (PBB), sambung Yusril, menganggap RAPBN 2016 mengandung kelemahan prinsipil dan dalam menyusun APBN 2016 ini tidak realistis. "Dan asumsi anggaran itu tidak sesuai dengan kenyataan. Jauh dari yang diharapkan pemerintah. Angka-angka ekonomi tidak menggambarkan kenyataan yang sebenarnya," tegas Yusril.

Dia menambahkan, asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan pemerintah dalam menyusun RAPBN 2016 dianggap tidak realistis, terutama jika dihadapkan pada perkembangan nyata ekonomi makro yang sebenarnya.

"Kita ambil contoh, dalam menetapkan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 persen dan laju inflasi sebesar 4,7 persen dari tahun ke tahun. Angka nilai rupiah yang dipatok Rp 13.400/per US dolar. Belum lagi asumsi dasar harga minyak mentah Indonesia di pasar dunia yang dipatok sebesar 60 US dolar per barel, dengan lifting minyak 830 ribu barel per hari, itu sungguh-sungguh tidak realistis," tandasnya.

Yusril juga kritik soal kenaikan pajak.