Keterwakilan perempuan dalam penyelenggara politik dinilai masih rendah
Merdeka.com - Keterwakilan perempuan dalam proses Pemilu masih rendah, baik dari peserta Pemilu maupun pihak penyelenggara. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan menuturkan pihaknya telah mensosialisasikan, namun tingkat partisipasi perempuan masih rendah.
"Ternyata sosialisasi masif tapi pendaftar sediikit jadi seperti persentase pendaftar provinsi hanya 17 persen dibandingkan laki-laki meski pada akhirnya ada kenaikan. Saya kira harus dorong perempuan dalam partisipasi penyelenggara Pemilu di Bawaslu atau KPU," ujar Abhan dalam diskusi di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Minggu (10/6).
Abhan menambahkan pihaknya telah maksimal melakukan jemput bola agar meningkatkan partisipasi. "Kami melakukan penjaringan juga tim seleksi punya otoritas semaksimal mungkin bisa juga ke kampus ke organisasi pemantau Pemilu dan yang komitmen terhadap penyelenggara Pemilu kami berikan keleluasaan itu," jelasnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menjelaskan mengapa keterwakilan perempuan dalam politik rendah. Menurutnya, persoalan pertama ada budaya.
"Problem kultural di mana perempuan punya stigma yang kurang positif terhadap politik selain juga persepsi masyarakat kita yang kurang positif dalam beberapa hal melihat keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara Pemilu," ujarnya.
Permasalahan berikutnya adalah struktural yang dalam proses rekrutmen penyelenggara Pemilu memiliki keterbatasan dalam rangka sosialisasi. Serta, dia menambahkan, belum terkonsolidasi antar aktor yang berhubungan dalam rangka meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik.
"Yang jadi tantangan memang kita relatif belum terkonsolidasi untuk melakukan kerja-kerja yang saling terhubung dan saling bisa menguatkan di antara para aktor-aktor yang berhubungan dengan kelembagaan penyelenggara Pemilu misalnya organisasi perempuan, lembaga penyelenggara Pemilu itu sendiri dan juga aktor6 politik di dalam melakukan kerja-kerja yang lebih optimal untuk mendorong lebih banyak perempuan mau masuk dam hadir dan menjadi penyelenggara Pemilu," tukasnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaPemahaman mengenai jenis pelanggaran pemilu dan penanganannya sangat penting dalam tahun politik ini.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Keikutsertaan dalam pemilu memiliki sejumlah keuntungan yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
Baca SelengkapnyaBeberapa strategi pengawasan pemilu beserta tujuan dan langkah-langkahnya.
Baca SelengkapnyaHal ini dikarenakan penanganan kasus ini mencerminkan upaya untuk mempertahankan integritas Pemilu
Baca SelengkapnyaHendi meraih tingkat elektabilitas sebesar 23,21% sebagai nama potensial dalam pilgub Jateng 2024.
Baca SelengkapnyaMasa tenang Pemilu 2024 dimulai 11 Februari hingga 13 Februari. Kampanye politik pun dilarang digelar
Baca SelengkapnyaDia mengajak semua pengurus dan kader bergandengan tangan dan bergerak menyapa masyarakat, raih elektoral secara maksimal, seraya terus mengetuk pintu langit.
Baca Selengkapnya