Ketar-ketir Gerindra Budi Gunawan jadi Kepala BIN

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo telah resmi menunjuk Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan menjadi calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menggantikan Sutiyoso. Melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Presiden Joko Widodo menyerahkan surat pencalonan Budi Gunawan menjadi Kepala BIN ke pimpinan DPR, Jumat (2/9) pagi.

Surat yang ditandatangani Jokowi tersebut bernomor R-58/Pres/09/2016 dengan satu berkas lampiran dengan perihal permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala BIN. Selangkah lagi, Budi Gunawan bakal resmi menjabat sebagai Kepala BIN.

Mayoritas fraksi partai politik di DPR sepakat Budi Gunawan menjadi Kepala BIN. Namun, Partai Gerindra memiliki pandangan yang berbeda.

Partai besutan Prabowo Subianto itu mengingatkan Komisi I DPR untuk berhati-hati dalam meloloskan Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Sebab, bisa saja nantinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengungkit soal dugaan kepemilikan rekening gendut yang membuat Budi Gunawan kala itu batal menjadi Kapolri.

"Kalau kasus ditindaklanjuti ada 2 hal, pertama kasus rekening gendut," kata Ketua DPP Partai Gerindra, Desmond J Mahesa, Jumat (2/9).

Jauh sebelum pencalonannya sebagai kepala BIN ramai diperbincangkan, Budi Gunawan sempat dua kali menelan pil pahit karena batal menjadi Kapolri. Jika ingat pada Februari 2015 lalu, sempat terjadi polemik soal siapa yang akan memimpin puncak Tribata menggantikan Jenderal Sutarman. Saat itu, Jokowi memutuskan mengganti Sutarman.

Muncullah nama Budi Gunawan yang saat itu menduduki jabatan Kalemdikpol Polri. Rupanya, sejumlah pihak bersuara lantang dengan penunjukan nama Budi Gunawan sebagai Kapolri menggantikan Sutarman.

Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi buru-buru menetapkan mantan Kapolda Jambi dan Bali itu sebagai tersangka kasus rekening jumbo. KPK mengaku sudah lama mengusut kasus yang menjerat Budi Gunawan dan mengaku telah menemukan dua alat bukti yang cukup. Sikap KPK langsung dijawab Budi Gunawan dengan mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dinyatakan menang oleh hakim yang dipimpin Hakim Sarpin.

Desmond yang juga menjabat sebagai pimpinan Komisi III DPR itu mengaku khawatir jika KPK mengungkit-ungkit kasus Budi Gunawan kembali. Tak hanya itu, politikus Gerindra ini juga mengendus agenda lain dari penunjukan Budi Gunawan sebagai calon Kepala BIN.

Menurut Desmond, yang perlu diwaspadai adalah dugaan bahwa Budi Gunawan mampu menggerakkan kepolisian dalam Pilpres 2014 untuk memenangkan Joko Widodo. Dia khawatir hal ini akan terulang di Pilpres 2019.

"Kedua kasus pada saat pemilihan Jokowi kemarin menggunakan aparatur kepolisian untuk pilih Jokowi. Apa yang terjadi di 2019 kalau jadi seperti itu?" tegas Desmond dengan penuh tanda tanya.

"Kami waspada saja, biar bagaimanapun BG pernah terlibat persoalan itu. Kalau ke depan dia berpihak ke PDIP dan Presiden bahaya juga," sambungnya.

Selain itu, Wakil Ketua Komisi III DPR ini menambahkan apabila Fraksi Gerindra menolak pencalonan Budi Gunawan akan menjadi sesuatu hal yang sia-sia. Sebab, kata Desmond, Gerindra menjadi satu-satunya fraksi yang menolak.

Oleh sebab itu, lanjut dia, Partai Gerindra lebih baik menunggu respons dari masyarakat terkait pencalonan Budi Gunawan menjadi pimpinan BIN.

"Kalau kita tidak setuju kalah juga kita. Mengalir saja kita. Kita tunggu saja dari masyarakat. Kalau BG benar-benar untuk kepentingan negara kita harus kasih applause. Kalau untuk melemahkan rival-rival politik, BIN enggak ada guna," jelasnya.