Keputusan oposisi Golkar harus lewat Munas

Merdeka.com - Ketua Balitbang Partai Golkar, Indra J Piliang angkat bicara terkait kabar partainya yang bersiap menjadi oposisi dalam pemerintahan 2014-2019. Menurut dia, tak ada satu alasan pun Golkar berada di luar pemerintahan.

"Munas VIII 2009 yang secara eksplisit dan implisit memberikan mandat kepada kepengurusan untuk bergabung dengan pemerintahan. Atas dasar itu Partai Golkar akan mengirimkan kader-kader terbaiknya sebagai anggota kabinet," kata Indra J Piliang dalam rilisnya di Jakarta, Rabu (30/7).

Indra menyatakan Munas adalah forum yang sah untuk mengambil langkah politik Golkar guna menentukan posisi terhadap pemerintah. Sebelum ada Munas, ujar dia, semua keputusan hanyalah sebagai manuver politik.

"Sebelum ada forum pengambilan keputusan tertinggi berupa Munas Partai Golkar, posisi Partai Golkar masih berada di pemerintahan. Artinya, diperlukan Munas untuk memutuskan posisi politik Partai Golkar bergabung dengan pemerintahan atau berada di luar pemerintahan," terang dia.

Di samping itu, dia mengingatkan banyak kader Partai Beringin hari ini yang menjadi bagian pemerintahan sebagai kepala daerah. Pertimbangan itu yang memperkuat alasan Golkar harus berada di dalam pemerintahan.

"Mengingat Pilkada 2010-2015 mayoritas dimenangkan oleh Partai Golkar, baik sendirian ataupun koalisi, termasuk di Banten koalisi dengan PDIP. Posisi politik Golkar sebaiknya tetap di pemerintahan  dan mendukung kader-kader terbaiknya, baik diminta oleh presiden terpilih ataupun tidak, kecuali Munas memutuskan lain," pungkas dia.