Kenaikan BBM bikin DPP dan Majelis Syuro PKS pecah?

Merdeka.com - DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hari ini akan menggelar rapat evaluasi di Puncak, Bogor, Jawa Barat. Presiden PKS Anis Matta dikabarkan memimpin langsung pertemuan ini.

Rapat tersebut mendatangkan tanda tanya besar, mengingat selama ini PKS lebih mafhum menggelar rapat di kediaman Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin di Lembang, Bandung.

Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah mengatakan dirinya juga akan hadir pada pertemuan di Puncak nanti. Namun dia membantah, pertemuan nanti malam terkait perpecahan di internal PKS.

"Bukan (perpecahan), kita semua lagi ada koordinasi saja dengan fraksi," kata Fahri yang juga anggota Komisi III DPR di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (19/6).

Fahri tak membantah bila pertemuan nanti juga membahas bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), yang menjadi kompensasi kenaikan harga BBM subsidi.

"Ya biasa saja (pertemuan terkait BLSM)," ujarnya.

Kalau ditarik dari kasus kenaikan ini, tak dapat dipungkiri bila bentuk perpecahan internal di PKS semakin jelas. Beberapa waktu lalu, sebelum RUU APBN-P 2013 disetujui di Parlemen, Fraksi PKS di DPR tegas menolak.

Sekretaris Fraksi PKS di DPR Abdul Hakim mengatakan menolak kenaikan harga BBM subsidi, karena tidak sesuai dengan kehendak rakyat.

"Yang pasti PKS posisinya adalah tetap ingin bersama rakyat, dan rakyat tidak menginginkan kenaikan harga BBM," kata Hakim.

Namun terpisah, anggota Majelis Syuro PKS Tifatul Sembiring berlainan. Dia mengatakan ketua majelis Syuro, Hilmi Aminuddin sudah sepakat untuk mendukung kenaikan BBM. Meski pada akhirnya, banyak politikus PKS menilai pernyataan Tifatul ini tak mewakili partai, namun sebagai bentuk ketaatan seorang menteri kepada presiden.

"Adapun sikap PKS, saya sebagai Kemenkominfo, itu harus sejalan dengan pemerintah dan saya tidak pernah berbeda sikap dengan Presiden. Itu pakem di seluruh dunia, kalau di akhirat kan enggak ada menteri. Tapi seluruh dunia begitu," kata Tifatul yang juga Menkominfo saat rapat dengan Komisi I DPR di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (5/6).

Tifatul mengaku sudah berbicara dengan Hilmi soal persetujuan kenaikan BBM. Dan, lanjut Tifatul, Hilmi menyetujui rencana pemerintah menaikkan harga.

Adapun masih adanya struktural PKS yang belum menyetujui rencana kenaikan BBM, Tifatul menilai hal itu karena belum adanya sosialisasi se arah dari Hilmi.

"Jadi di luar pertemuan itu, sudah ada pertemuan Hilmi dengan Presiden SBY. Jadi saya pikir ini masalah sosialisasi saja. Kalau ada wacana di bawah, nanti akan diputuskan di rapat dewan pimpinan tingkat pusat partai (DPTP). Itu akan memutuskan dengan pertemuan yang lebih luas, nanti DPTP dengan para menteri dan fraksi PKS di DPR, supaya satu sikap nanti," lanjutnya. (mdk/hhw)