Kemendagri bahas usulan \'MPR Desa\' dalam RUU Desa

Merdeka.com - Rancangan Undang-undang Desa masih digodok di parlemen. Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan memasukkan sistem pengaturan desa, dengan membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Desa (MPRDes).

Menyikapi hal itu, Kementerian Dalam Negeri tidak serta merta menyatakan persetujuannya dengan usulan tersebut. Terlebih dahulu, akan dilakukan telaah untuk mengetahui manfaat lebih lanjut dari MPRDes.

"Kita akan lihat, mana cakupan yang lebih layak dalam ukuran pemberdayaan masyarakat desa," kata Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Dalam Negeri Tarmizi A karim usai membuka rapat konsultasi di Hotel Sahid Jakarta, Senin (24/9).

Yang jelas, lanjut Tarmizi, RUU Desa diharapkan terwujud sebagai pijakan untuk penguatan kembali kelembagaan di tingkat desa. Sebab, tidak menutup kemungkinan persoalan pengembangan kawasan, akan sering di jumpai di kemudian hari.

Untuk itu, apa yang sudah di dapat DPR dari kunjungan ke Brasil dari 26 Agustus sampai 1 September lalu, hendaknya bisa memberikan nuansa baru bentuk tatanan desa, termasuk sistem administrasi di Indonesia. "Tapi harus tetap diatur dalam undang-undang," pungkasnya.

Sebelumnya, anggota Pansus RUU Desa telah selesai melakukan kunjungan kerja ke Brasil untuk belajar tentang desa. Mereka belajar desa ke Brasil dari tanggal 26 Agustus hingga 1 September kemarin.

Ketua Rombongan Pansus RUU Desa Budiman Sudjatmiko mengatakan, kunjungan Pansus bermaksud untuk mempelajari bagaimana negara lain dalam menata pedesaan dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Secara umum untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintahan dan kapasitas daerah pedesaan," kata Budiman.